Penggantian Kepala BNPT Dikritik, Kenapa?

Kapolri Idham Azis Pimpin Sertijab — Kapolri Jenderal Idham Azis memimpin upacara sertijab Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri dan sejumlah Kapolda di Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Selasa (11/2/2020). Idham Azis memimpin 8 Kapolda yang dirotasi dan pejabat utama lain untuk melafalkan sumpah jabatan. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Mabes Polri melakukan rotasi jabatan terhadap sejumlah Perwira Tinggi (Pati) dan juga Perwira Menengah (Pamen). Salah satu yang diganti adalah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Berdasarkan Surat Telegram Nomor ST/1377/V/KEP/2020, Irjen Boy Rafli yang semula menjabat Wakalemdiklat Polri, kini menjabat sebagai Kepala BNPT menggantikan posisi Komjen Suhardi Alius yang dimutasikan sebagai Analis Kebijakan Utama Bareskrim Polri.

Pengamat kepolisian dari Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane berharap Presiden Jokowi memperpanjang masa jabatan Komjen Suhardi Alius sebagai Kepala BNPT. Sebab, menurut Neta, Suhardi masih sangat berkompeten mengemban jabatan tersebut.

"Selama menjabat sebagai Kepala BNPT, Komjen Suhardi Alius tidak bermasalah, semua program BNPT berjalan lancar, termasuk program deradikalisasi," kata Neta lewat siaran pers diterima, Sabtu (2/5/2020).

Neta menilai, meski masa jabatan Suhardi sudah habis sebagai Kepala BNPT, namun berkaca dari Ansaad Mbay, eks Kepala BNPT, Presiden Jokowi juga dapat memberikan kembali amanah serupa kembali ke tangan Suhardi.

"Tidak ada alasan yang serius untuk mengganti Suhardi Alius, kecuali dia pensiun dari Polri," jelas Neta.

Neta melihat, karir Suhardi sangat menonjol di BNPT. Selama memimpin BNPT, aksi terorisme di Indonesia cenderung meredup, sehingga Densus 88 bisa semakin bekerja memberantas kelompok teror tersisa

"Tim Densus 88 dapat membersihkan kantong kantong terorisme dengan landai di berbagai daerah," Neta menandasi.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Polri berupaya menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat usai Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumumkan adanya warga negara Indonesia positif virus corona. Salah satunya lewat patroli pengawasan berita bohong alias hoaks di media sosial.

2 dari 2 halaman

Lampaui Kewenangan Presiden?

Selain itu, lanjut dia, berdasarkan Perpres Nomor 46 Tahun 2010 tentang BNPT, pengangkatan Kepala BNPT dilakukan oleh Presiden. Selain itu, jabatan Kepala BNPT tidak harus diisi oleh polisi, artinya non-pegawai negeri juga bisa menjabat posisi Kepala BNPT.

Namun dengan TR tersebut, Kapolri dinilai Neta telah melampaui kewenangan presiden dengan menunjuk langsung Irjen Boy Rafli.

Presiden Joko Widodo Buka Rapat Pimpinan TNI-Polri 2024