Nasdem Minta Anggaran Rp 5,6 Triliun Latihan Prakerja Dialihkan untuk Bansos Korban PHK

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja sejak 26 Februari 2020.

Produk salah satu perpres tersebut adalah Kartu Prakerja. Program ini menjadi salah satu program jaring pengaman sosial bagi mereka para pencari kerja, pekerja yang terkena PHK, atau mereka yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja. Mereka yang menerima Kartu Prakerja akan mendapatan bantuan biaya untuk mengikuti program pelatihan.

Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad M Ali mengatakan, munculnya pandemi Corona Covid-19 telah memengaruhi banyak hal dalam perikehidupan ekonomi dan sosial. Tidak terkecuali terhadap skema pelaksanaan program Kartu Prakerja.

Menurut dia, tidak hanya bertambah dari segi jumlah anggaran, pelaksanaan program Kartu Prakerja pun menjadi salah satu bentuk bantuan sosial negara bagi warga terdampak pandemi.

"Pelaksanaan program ini pun akhirnya menjadi semi bansos, yang tujuan utamanya adalah membantu warga terdampak agar mampu bertahan selama berlangsungnya pandemi," ujar Ali dalam siaran persnya, Jumat (1/5/2020).

Dalam pelaksanaannya yang dimulai sejak 11 April 2020 yang lalu, kata dia, program yang mengalokasikan dana hingga Rp 20 triliun ini telah menimbulkan kegaduhan di tengah publik. Naun, kata dia, yang paling menjadi perhatian adalah program pelatihan yang diberikan oleh kartu tersebut selama masa pandemi Covid-19.

"Ada yang dipandang tidak pas dan tidak patut dalam implementasinya. Dana Rp 5,6 triliun dipandang terlalu besar untuk program pelatihan daring yang ditawarkan bagi 5,6 juta peserta," kata dia.

Program pelatihan online ini, kata Ali juga dipandang menjadi mubazir di tengah banyaknya warga terdampak karena pandemi Covid-19. Di masa pandemi sekarang ini, dana sebesar itu dipandang lebih tepat jika dikonversi menjadi bantuan langsung agar menambah jumlah target penerima bantuan, dari 5,6 juta menjadi 8 juta penerima bantuan. Presiden Jokowi sendiri kemarin telah menyatakan bahwa Kartu Prakerja diprioritaskan bagi mereka yang terkena PHK.

"Walhasil, sebuah program yang baik dengan tujuan yang baik pula malah menjadi kesia-siaan. Program ini bahkan dipandang hanya akan menjadi ajang bancakan sejumlah pihak penyedia layanan (provider). Ini artinya ada problem agensi dalam proses pelaksanaan program Kartu Prakerja ini," kata dia.

Meski demikian, kata Ali, program pelatihan ini sendiri tetap penting dan harus ada dalam program Kartu Prakerja ini. Namun model pelaksanaannya harus relevan dengan situasi dan kondisi yang tengah terjadi. Demikian pula alokasi dana dan turunan-turunan lainnya.

Hal ini penting agar program jaring pengaman sosial ini benar-benar menjadi pengaman bagi ketahanan ekonomi dan sosial warga terdampak Covid-19, bukan malah menjadi biang kegaduhan dan berpotensi menjadi bentuk penyelewengan baru.

Untuk itu, DPP Partai Nasdem tetap memandang bahwa program Kartu Prakerja adalah program yang harus didukung, termasuk dalam rangka mitigasi dampak wabah Covid-19. Keberadaannya telah menjadi salah satu bentuk tanggung jawab negara terhadap terjaminnya hak hidup warganya di masa pandemi.

Namun demikian, kata Ali, dalam hal pelaksanaannya, DPP Partai Nasdem memandang perlunya peninjauan kembali atas pelatihan daring yang melibatkan delapan penyedian layanan (provider).

Saksikan video pilihan di bawah ini: