Disnaker DKI: 153 Perusahaan dengan Izin Kemenperin Langgar Protokol Covid-19

Oleh Ika Defianti pada 30 Apr 2020, 22:20 WIB
Diperbarui 30 Apr 2020, 22:20 WIB
Menengok Pengawasan Pelaksanaan PSBB di Bundaran HI Jakarta

Liputan6.com, Jakarta Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah menyatakan, ada ratusan perusahaan yang mendapatkan izin operasional dan mobilitas kegiatan industri (IOMKI) dari Kementerian Perindustrian melanggar aturan terkait virus corona atau Covid-19.

"Ada 153 perusahaan atau tempat kerja namun belum belum melaksanakan protokol kesehatan secara menyeluruh. Diberikan peringatan atau pembinaan," kata Andri saat dihubungi, Kamis (30/4/2020).

Kata dia jumlah tersebut tersebar di Jakarta Barat ada 20 perusahaan, kemudian 67 perusahaan di Jakarta Utara, 60 perusahaan di Jakarta Timur, dan 6 perusahaan di Jakarta Selatan.

Selain itu, ada pula ada 497 perusahaan termasuk jenis usaha yang dibolehkan beroperasi selama PSBB yang mendapatkan peringatan. Sebab perusahaan itu tidak melaksanakan seluruh protokol kesehatan pencegahan virus corona atau Covid-19.

Perusahaan tersebut tersebar di lima kota administrasi dan satu kabupaten di Jakarta. Pelanggaran tertinggi di Jakarta Pusat dengan 123 perusahaan dan disusul Jakarta Selatan dengan 113 tempat kerja.

2 dari 2 halaman

PSBB Diperpanjang

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun memutuskan untuk memperpanjang kebijakan ini. PSBB jilid II Jakarta akan langsung berlaku hari ini hingga 22 Mei 2020 mendatang. Hampir sebulan ke depan, Jakarta akan lebih keras memberlakukan PSBB.

"Berdasarkan pandangan beberapa ahli kesehatan dan Dinas Kesehatan, kami memutuskan perpanjangan pelaksanaan PSBB selama 28 hari mulai 24 April sampai 22 Mei 2020," kata Anies di Balaikota, Jakarta Pusat, Rabu (22/4/2020).

Anies meminta warga Jakarta mematuhi pelaksanaan PSBB jilid II ini. Sebab dalam masa perpanjangan PSBB aparat pemerintah di lapangan akan menerapkan penegakan hukum.

Lanjutkan Membaca ↓