Ramai-ramai Fraksi di DPR Minta KPK Usut Kartu Prakerja

Liputan6.com, Jakarta - Fraksi-fraksi di DPR mengkritik anggaran kartu prakerja karena khawatir ada dugaan korupsi. Dugaan tersebut mengalir disampaikan kepada Ketua KPK Firli Bahuri dan jajarannya dalam rapat dengar pendapat Komisi III DPR.

Anggota Fraksi Demokrat Hinca Pandjaitan mengatakan, program kartu prakerja menghabiskan anggaran Rp 5,6 triliun. Untung dari program tersebut juga tergolong besar mencapai 1,12 triliun. Maka, dia meminta KPK juga mengawasi program tersebut karena rawan jadi bahan bancakan.

"Untungnya wah, kalau untungnya segitu besar, saya kira KPK concern mengawasi ini. Sebab ini betul-betul menjadi rawan," ujar Hinca dalam rapat di DPR, Rabu (29/4/2020).

Dia juga menyoroti delapan vendor digital program kartu prakerja tidak melalui proses tender. Apalagi program tersebut tidak ada kaitan dengan penanganan krisis pandemi Covid-19.

"Kan tidak ada urusannya bagi-bagi alkes kenapa tanpa tender, jadi nggak bisa menurut kita. Oleh karena itu, potensi besar sekali untuk terjadi penyalahgunaan di situ tidak tepat dan tidak berdaya guna meraup keuntungan sangat berlebihan dan tidak melalui tender," kata Hinca.

Aboe Bakar Al-Habsyi dari Fraksi PKS senada dengan Hinca. Dia secara spesifik melihat vendor digital besutan mantan Stafsus Presiden Joko Widodo, Ruangguru.

Aboe juga menyoroti program kartu prakerja yang materinya mudah didapat secara gratis. Menurutnya dengan anggaran besar tak sepadan dengan program yang disajikan.

"Jangan sampai uang negara Rp 5,6 triliun menguap tanpa arti yang hanya menghadirkan pengangguran baru setelah mengikuti pelatihan online," kata dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: