Plt Dirjen Politik & PUM Beri Arahan Pada Musrenbang RKPD Sulawesi Tenggara Tahun 2021

Oleh Reza pada 29 Apr 2020, 14:45 WIB
Diperbarui 29 Apr 2020, 16:12 WIB
Plt Dirjen Politik & PUM

Liputan6.com, Jakarta Pelaksana Tugas (Plt.) Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar, mewakili Mendagri memberikan arahan pada Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sulawesi Tenggara Tahun 2021. Pembukaan musrenbang dilakukan sesuai protokol kesehatan Covid-19 yakni dengan melakukan video conference di Gedung A Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (29/04/2020).

“Pemilihan tema RKPD 2021 Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu, ‘Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Kewilayahan serta Sumberdaya Manusia guna mendukung Industri, Pertanian, Pariwisata dan Investasi untuk Pertumbuhan Berkualitas’, namun walaupun demikian dengan menyadari perkembangan pandemik Covid-19, dimungkinkan melakukan penyesuaian tema RKPD Tahun 2021 tersebut untuk mendukung tema RKP Nasional Tahun 2021 yaitu ‘Mempercepat Pemulihan Ketahanan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat’ dengan fokus: Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi Penguatan Sistem Kesehatan Nasional, dengan selarasnya tema pembangunan antara pusat dan daerah ini diharapkan target pembangunan baik nasional dan daerah dapat sinergis tercapai. Dan selanjutnya agar 17 kepala daerah kabupaten dan kota se Sulawesi Tenggara untuk menyelaraskan tema pembangunan 2021 dengan RKP dan RKPD Sulawesi Tenggara Tahun 2021,” kata Bahtiar.

Dijelaskannya, pencapaian pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara saat ini sudah dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, hal ini dapat dilihat dari beberapa capaian; Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2019 Provinsi Sulawesi Tenggara berada pada peringkat ketiga tertinggi sewilayah Sulawesi (6,51 pesen), mengalami kenaikan dibandingkan dengan Tahun 2018 dan berada di atas rata-rata pertumbuhan nasional.

“Oleh karena itu, perlu dipertahankan dan ditingkatkan terutama terfokus pada sektor-sektor strategis,” imbuhnya.

Tak hanya itu, tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Sulawesi Tenggara berada di posisi terendah kedua se-Sulawesi pada Tahun 2019. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 mencapai (2,96 persen) berada di bawah rata-rata Nasional (5,01 persen).

“Tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang salah satunya dinilai dari persentase penduduk miskin. Untuk Provinsi Sulawesi Tenggara Persentase kemiskinan berada di atas rata-rata Nasional, untuk itu diperlukan ditingkatkan koordinasi antar sektor dalam penanganan kemiskinan. Angka kemiskinan Prov. Sulawesi Tenggara tahun 2019 yaitu sebesar (11,04 persen) berada di atas rata-rata nasional sebesar (9,22 persen),” bebernya.

Disisi lain, gini Rasio Provinsi Sulawesi Tenggara dari Tahun 2018-2019 mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan semakin kurang baik. Dalam kurun waktu lima tahun Gini Rasio Provinsi Sulawesi Tenggara (0,399 persen) berada di atas rata-rata nasional (0,350 persen).

“Kualitas Indeks pembangunan manusia di Sulawesi Tenggara semakin membaik yang ditandai oleh peningkatan indikator komposit Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2019 sebesar (71,20 persen) berada di bawah rata-rata Nasional (71,92 persen). Dari 6 provinsi di wilayah Sulawesi, Provinsi Sulawesi Tenggara menempati peringkat ketiga tertinggi. Berdasarkan trend selama 2015-2019, IPM Provinsi Sulawesi Tenggara terus mengalami kenaikan dan namun masih berada di bawah IPM Indonesia,” jelas Bahtiar.

Dalam kesempatan yang sama, ia juga meminta jajaran pemerintahan di Sulawesi Tenggara untuk optimistis dalam menghadapi wabah Covid-19. Untuk itu, pihaknya meminta Pemerintah Provinsi di Sulawesi Tenggara untuk tanggap dalam menyikapi kondisi kesehatan, ekonomi, maupun sosial sebagai dampak adanya wabah. Salah satunya dengan menjalankan instruksi Mendagri maupun Keputusan Bersama Mendagri dengan Menkeu terkait realokasi dan refocusing anggaran.

Musrenbang perencanaan RKPD yang dilakukan melalui video conference itu juga turut diikuti oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Ketua DPRD dan unsur Forkompinda Provinsi, Kepala SKPD serta yang mewakili walikota dan bupati Se-Provinsi Sulawesi Tenggara.

 

(*)