Kapolri Instruksikan Polda Siapkan 25 Ton Beras untuk Warga Belum Terima Bansos

Kapolri Rapat Kerja Perdana dengan DPR — Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis saat rapat kerja perdana dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/11/2019). Rapat membahas anggaran, pengawasan, dan isu-isu terkini di Indonesia termasuk bom bunuh diri di Polrestabes Medan. (Liputan6.com/JohanTallo)

Liputan6.com, Jakarta - Kapolri Jenderal Idham Azis menginstruksikan kepada jajaran polda di seluruh Indonesia untuk menyiapkan sebanyak 25 ton beras untuk masyarakat terdampak covid-19.

"Sekarang yang stand by tidak hanya polres, tadi malam sudah dinyatakan bahwa setiap polda menyiagakan 25 ton," kata Kapolri Jenderal Idham Azis saat dihubungi, di Jakarta, Senin (27/4/2020).

Sebelumnya, Kapolri sudah meminta kepada 500 polres untuk menyiapkan 10 ton beras dan sembako untuk dibagikan kepada warga terdampak COVID-19 yang belum terdata sebagai penerima bantuan sosial dari Pemerintah.

Idham menjelaskan bantuan tersebut dipersiapkan dan dibagikan jika ada warga yang membutuhkan.

"Jadi selama ada yang belum dapat bansos, segera diberikan dan orang tersebut didaftarkan sampai dapat dari Kementerian Sosial," katanya seperti dikutip dari Antara.

Dana kontinjensi dari Mabes Polri pun siap dikucurkan ke 500 polres dan 33 polda untuk membeli beras dan sembako tersebut. Arahan ini disampaikan Kapolri Idham melalui konferensi video kepada jajaran kapolda se-Indonesia pada Kamis 23 April 2020.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pembagian sembako di wilayah Latumenten Jakarta Barat batal dilakukan tanpa sebab. Warga yang sudah antre panjang kecewa. Tidak diketahui pihak yang mengadakan acaradan penyebab pembagian sembako batal dilakukan.

2 dari 2 halaman

Kelancaran Logistik

Sementara beberapa poin arahan lainnya, yakni meminta jajaran untuk memastikan kelancaran distribusi logistik dan bantuan sosial, mengedepankan tindakan preemtif, preventif dan humanis dalam menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Kemudian, Polri harus melibatkan TNI dan pemangku kepentingan terkait dalam kegiatan kemasyarakatan, mengganti istilah siaga I dengan kesiapsiagaan, melarang penggunaan kata tembak di tempat dan menegaskan tidak ada penyiapan sniper.

Selanjutnya mengimbau untuk mematuhi Maklumat Kapolri dan menunda pelaksanaaan PON di Papua.