Timwas Covid-19 DPR: Test Kit RT-PCR Biofarma Siap dalam Satu Bulan ke Depan

Oleh Muhammad Ali pada 24 Apr 2020, 06:48 WIB
Diperbarui 24 Apr 2020, 07:00 WIB
PCR
Perbesar
Ketua Tim Pengawas Covid-19 DPR untuk Kunjungan Kerja Wilayah Jawa Barat Cucun Ahmad Sjamsurijal bertemu Gubernur Jabar Ridwan Kamil. (istimewa)

Liputan6.com, Jakarta - PT Biofarma (Persero) terus mempercepat proses produksi Rapid Test berbasis Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) untuk memeriksa virus Corona atau Covid-19. Bahkan jika tidak ada aral melintang, Biofarma siap memproduksi RT-PCR lokal tersebut dalam satu bulan ke depan.

“Dari laporan yang disampaikan direktur Biofarma RT-PCR tersebut akan disiap diproduksi massal dalam waktu 1 bulan kedepan. Ini tentu kabar gembira karena salah satu kesulitan adanya rapid test massal di Tanah Air karena kita masih tergantung RT-PCR dari luar negeri yang itu rebutan dengan negara lain,” ujar Ketua Tim Pengawas Covid-19 DPR untuk Kunjungan Kerja Wilayah Jawa Barat Cucun Ahmad Sjamsurijal, usai pertemuan dengan Direksi PT Biofarma di Bandung, Kamis (23/4/2020).

DPR telah membentuk Tim Pengawas Penanganan Covid-19 untuk memantau berbagai Langkah pemerintah dalam mempercepat penanggulangan wabah corona di Tanah Air. Tim ini diketuai oleh Wakil Ketua DPR Korkesra Muhaimin Iskandar. Tim Pengawas DPR untuk Covid-19 ini kemudian melakukan pengawasan ke beberapa zona merah seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat.

Untuk tim ke Jawa Barat dipimpin oleh Cucun Ahmad Sjamsurijal dengan anggota Diah Pitaloka (PDIP), Selley Andriani (PDIP), Dewi Asmara (Golkar), Sodik Mujahid (Gerindra), Sitti Mukaromah (PKB, Ali Taher (PAN), Nur Azizah (PKS), dan Nurhayati (PPP). Untuk kunjungan kerja di Jawa Barat ini Tim Pengawas DPR untuk Covid-19 bertemu dengan direksi PT Biofarma dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil selaku Ketua Gugus Tugas Pengendalian Covid-19 wilayah Jabar.

Cucun menjelaskan saat ini Indonesia membutuhkan rapid test massal untuk memetakan para pasien yang positif Covid-19. Pemetaan pasien positif Covid-19 ini penting karena akan memudahkan proses tracing dan proses isolasi orang-orang yang sempat kontak dengan pasien positif. Dengan demikian rantai penularan Covid-19 bisa dengan mudah untuk diputus.

“Selama ini rapid test massal tidak bisa cepat dilaksanakan karena kita kekurangan RT-PCR sehingga banyak orang positif Covid tanpa gejala (OTG) yang menjadi salah satu rantai utama penularan wabah corona di tanah air,” katanya.

Selain RT-PCR, kata Cucun, PT Biofarma juga siap memproduksi vaksin Covid-19. Saat ini Biofarma bekerja sama Kementerian Riset dan Teknologi membuat konsorsium penemuan vaksin Covid-19 Indonesia. Anggota konsorsium ini adalah Balitbangkes, Lembaga Eijkman, dan beberapa universitas terkemuka di tanah air.

“Konsorsium ini menargetkan bibit vaksin bisa ditemukan akhir tahun ini sehingga tahun depan bisa diproduksi vaksin secara massal. Kita memberikan apresiasi atas berbagai upaya dari biofarma ini,” ujarnya.

 

Scroll down untuk melanjutkan membaca

Pangkas Birokrasi

Politikus PKB ini menyampaikan dalam pertemuan tersebut Biofarma juga menyampaikan keluhan terkait masih panjangnya rantai birokrasi dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa. Menurutnya keluhan ini tentu harus ditindaklanjuti dan akan disampaikan kepada pemerintah karena dalam kondisi darurat Covid-19, peran Biofarma sebagai Holding BUMN di bidang farmasi sangat dibutuhkan.

“Dalam kondisi darurat harusnya dimungkinkan pemangkasan birokrasi dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa, kendati unsur transparan dan akuntabilitasnya harus tetap terjaga,” katanya.

Sementara itu dalam pertemuannya dengan Ridwan Kamil di Pendopo Gubernur Gedung Pakuan Bandung, Tim Pengawas DPR menerima masukan akan pentingnya rapid test massal di daerah yang melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Bahkan Ridwan Kamil menilai akan percuma dilakukan PSBB tanpa dibarengi dengan rapid test massal.

Selain itu gubernur Jawa Barat tersebut juga meminta agar ada prioritas bagi warganya baik dalam penanganan sisi Kesehatan maupun dalam distribusi social safety net mengingat penduduk Jabar merupakan terpadat di Indonesia. “Tentu masukan ini juga akan kami kaji dan kami sampaikan kepada pemerintah dalam hal ini Gugus Tugas Covid-19 untuk segera ditindaklanjuti,” kata Cucun.

Scroll down untuk melanjutkan membaca

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓

Tag Terkait