Kabareskrim: Hadapi Warga Nekat Mudik, Beri Pemahaman Risikonya

Oleh Nanda Perdana Putra pada 23 Apr 2020, 15:27 WIB
Diperbarui 23 Apr 2020, 15:30 WIB
Stasiun Gambir

Liputan6.com, Jakarta - Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo meminta para petugas aktif memberikan pendekatan persuasif kepada masyarakat yang nekat mudik Lebaran 2020 saat kondisi pandemi virus Corona atau Covid-19.

"Menghadapi pelaku mudik yang memaksakan diri di check point, lakukan dengan secara persuasif. Beri pemahaman bahwa mudik berisiko akan membawa carrier," tutur Listyo dalam keterangannya, Kamis (23/4/2020).

Listyo menyebut, carrier yang dimaksud adalah penderita Covid-19 tanpa gejala. Terlebih, sudah ada larangan dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait mudik Lebaran 2020.

"Sudah ada permintaan kepala daerah agar warganya tidak mudik dan ada ketentuan diisolasi saat sampai di daerah mudik," jelas Listyo.

Pemerintah resmi melarang mudik Lebaran 2020 dan mulai berlaku pada Jumat 24 April 2020. Namun sejauh ini, belum ada aturan pelaksanaan yang bersifat sanksi bagi warga yang nekat kembali ke kampung halaman.

2 dari 3 halaman

Apa Hukumannya?

Pembatalan Tiket Mudik 2020
Calon penumpang seusai melakukan pembatalan tiket kereta di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Kamis (24/4/2020). Terkait dengan larangan mudik 2020, PT Kereta Api Indonesia akan melayani pembatalan tiket kereta dengan pengembalian dana 100 persen bagi penumpang. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Korps Lalu Lintas Polri pun belum memutuskan tindakan hukum yang akan diberikan terhadap masyarakat yang tetap ngotot mudik.

"Terkait tindakan hukum, ini masih menjadi diskusi saat ini apa penegakkan hukum yang tepat bagi pelanggar ini," kata Kepala Subdirektorat Jemenopsrek Ditkamsel Korlantas Polri Kombes Indra Jafar dalam diskusi virtual bersama YLKI, Rabu 22 April 2020.

Kendati demikian, Indra mengatakan bahwa untuk sementara seluruh personel polisi di lapangan akan mengedepankan tindakan persuasif. Seperti memberikan sosialisasi agar meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunda perjalanan mudik di tengah penyebaran covid-19 yang kian meluas.

Seluruh masyarakat yang kedapatan melakukan mudik akan dikembalikan ke daerah asal keberangkatan tanpa terkecuali. Aturan ini diterapkan demi mendukung program pemerintah yang resmi melarang pelaksanaan ritual mudik.

"Polri akan dibantu oleh seluruh anggota kepolisian daerah, bersama Jasa Marga dan instansi pemerintah terkait lainnya untuk membantu pihak kepolisian melakukan pengecekan kendaraan transportasi umum, maupun pribadi yang mengangkut penumpang di sejumlah check point yang sedang dirapatkan pihak Kementerian Perhubungan (Kemenhub)," Indra menandaskan.

 

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Lanjutkan Membaca ↓