Khawatir Diretas, DPR Minta BSSN Perkuat Keamanan Cyber Pengguna Rapat Daring

Susi Pudjiastuti Bahas Masalah Natuna di DPP PKS — Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS, Sukamta saat acara diskusi "Ngopi Bareng Presiden PKS" di DPP PKS, Jakarta, Senin (20/1/2020). Diskusi ini mengangkat tema "Sengketa Natuna dan Kebijakan Kelautan". (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menyatakan kekhawatirannya akan masifnya penggunaan aplikasi meeting dan konferensi video secara daring. Sebab, dengan menggunakan aplikasi tersebut peluang terjadi peretasan informasi pribadi yang tak terlindungi secara hukum sangat terbuka.

Untuk itu, Sukamta meminta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyediakan layanan aplikasi khusus dengan keamanan yang tinggi. Terutama untuk rapat-rapat pemerintah dan kelengkapan negara lainnya.

"Kami usul BSSN bisa menyediakan atau bahkan membuat sendiri aplikasi serupa yang bisa dan aman digunakan untuk kalangan pemerintahan, presiden, DPR, kabinet, dan lembaga-lembaga negara yang lain," kata dia lewat siaran pers diterima, Kamis (16/4/2020).

Berkaca dari China, Sukamta memandang perlu adanya hal serupa Golden Shield Project dan Great Firewall, semacam sistem untuk menyensor konten-konten tertentu.

Tujuannya, agar website, aplikasi dan program-program internet yang digunakan, baik buatan luar negeri dan dalam negeri, tidak mampu menembus benteng firewall, alih-alih mencuri atau mengubah konten.

"Penting memastikan keamanan negara dalam ranah siber. Jangan sampai rapat-rapat pengambilan keputusan bocor karena masih menggunakan aplikasi yang tidak cukup aman," jelas Wakil Ketua Fraksi PKS ini.

Menurut data, kata dia, di Indonesia sendiri, traffic berinternet menyusul berlakunya work from home, terpantau memadat.

Seperti penggunaan media sosial meningkat 40 persen. Sementara penggunaan aplikasi belajar daring meningkat 5.404 persen. Sedangkan penggunaan aplikasi penunjang kerja dari rumah juga meningkat sebesar 443 persen.

"Jadi saya meminta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) meningkatkan ketahanan dan menjamin keamanan siber di tengah pandemi Covid-19 karena saat ini hampir semua kegiatan baik pemerintah atau masyarakat dilakukan secara daring," dia menandasi.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Presiden selurih menteri kabinet telah selesai memeriksakan diri di RSPAD Gatot Soebroto setelah kasus terpaparnya Menhub Budi Karya Sumadi oleh Covid-19. Hasil pemeriksaan akan ditanyakan presiden kepada Menkes Terawan

2 dari 2 halaman

Jual Beli Akun

Sebelumnya, ramai diberitakan jika salah satu aplikasi yang digandrungi saat ini untuk kegiatan work from home mengalami peretasan dan menjadi hal yang diperjualbelikan di dark web.

Seperti diberitakan The Independent, Rabu 15 April 2020, data yang diperjualbelikan termasuk alamat email yang didaftarkan, password, URL rapat dan host key. Tidak tanggung, menurut Perusahaan keamanan online Cyble, sebanyak 530 ribu akun diperjual belikan setiap harinya.