Ragam Bantuan Jokowi Saat Pandemi Corona, Kucuran Bansos hingga Program Keselamatan

Oleh Devira Prastiwi pada 16 Apr 2020, 06:28 WIB
Diperbarui 16 Apr 2020, 10:12 WIB
FOTO: Presiden Jokowi Ajak Negara-Negara ASEAN Bersinergi Melawan COVID-19

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi berusaha agar masyarakat Indonesia tetap sejahtera di tengah pandemi Corona Covid-19.

Beragam program bantuan pun disiapkan oleh Jokowi demi keberlangsungan hidup rakyatnya saat krisis seperti sekarang ini.

Misalnya saja, mantan Gubernur DKI Jakarta ini memberikan bantuan sosial atau bansos khusus untuk 3,7 juta keluarga di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek).

"Khusus untuk Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, kita sedang menyiapkan program bantuan sosial khusus untuk 3,7 juta berbasis keluarga," ujar Jokowi saat memimpin rapat terbatas melalui video conference, Selasa, 7 April 2020.

Tak hanya itu, Jokowi juga dengan cepat merealisasikan program Kartu Pra Kerja. Insentif penerima Kartu Pra Kerja yang mulanya Rp 650 ribu menjadi Rp 1 juta selama 4 bulan ke depan selama wabah Corona.

Berikut beragam program bantuan yang disiapkan Presiden Jokowi di tengah pandemi Corona Covid-19 di Indonesia dihimpun Liputan6.com:

 

 

**Ayo berdonasi untuk perlengkapan medis tenaga kesehatan melawan Virus Corona COVID-19 dengan klik tautan ini.

2 dari 10 halaman

Bantuan Sosial Khusus

Satgas Pangan Batasi Pembelian Bahan Kebutuhan Pokok
Pembeli berbelanja dekat kertas pemberitahuan pembatasan pembelian di supermarket Kawasan Cirendeu, Tangsel, Rabu (18/3/2020). Satgas Pangan meminta pedagang membatasi penjualan bahan pokok yakni beras, gula, minyak goreng dan mi instan untuk menjaga stabilitas harga. (merdeka.com/Arie Basuki)

Dilansir melalui laman resmi Sekretariat Kabinet (Setkab) www.setkab.go.id, ada tiga jenis bantuan sosial atau bansos khusus yang disiapkan Presiden Jokowi.

Pertama, bansos yang baru yaitu bantuan khusus bahan pokok sembako dari pemerintah pusat untuk masyarakat di DKI Jakarta.

"Dialokasikan untuk 2,6 juta jiwa atau 1,2 juta KK, dengan besaran Rp 600 ribu per bulan, selama 3 bulan. Anggaran yang dialokasikan Rp 2,2 triliun," ujar Jokowi.

Kemudian yang kedua, bantuan sembako untuk wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang diberikan kepada 1,6 juta jiwa atau 576 ribu KK. Bantuan itu sebesar Rp 600 Ribu per bulan, selama 3 bulan dengan total anggaran Rp 1 triliun.

Ketiga, untuk masyarakat di luar Jabodetabek akan diberikan Bantuan Sosial Tunai kepada 9 juta KK yang tidak menerima Bansos PKH maupun Bansos Sembako.

"Sekali lagi, kepada 9 juta KK, sebesar Rp 600 Ribu per bulan selama 3 bulan dan total anggaran yang disiapkan adalah Rp 16,2 Triliun," ucap Jokowi.

 

3 dari 10 halaman

Program PKH

Antusiasme Warga Depok Terima Bantuan Sosial PKH
Warga menunjukkan KKS saat Penyaluran Bantuan Sosial PKH dan BPNT di Depok, Jawa Barat, Selasa (12/2).1000 orang warga Depok, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) menerima pencairan PKH Tahap I 2019.(Liputan6.com/Herman Zakharia)

Dalam Program Keluarga Harapan atau PKH, pemerintah akan menambah jumlah penerima manfaat dari sebelumnya 9,2 juta menjadi 10 juta keluarga.

"Sedangkan besaran manfaatnya akan dinaikkan 25 persen. Misalnya komponen ibu hamil naik dari Rp 2,4 juta menjadi Rp 3 juta per tahun. Komponen anak usia dini Rp 3 juta per tahun, disabilitas Rp 2,4 juta per tahun," kata Jokowi di Jakarta.

"Kebijakan ini efektif mulai April 2020," imbuh dia.

 

4 dari 10 halaman

Kartu Sembako

Antrean Warga Beli Sembako Murah dengan KJP
Warga menunjukkan Kartu Jakarta Pintar (KJP) di Pasar Blok G Tanah Abang, Jakarta, Selasa (11/12). Warga sangat antusias memanfaatkan KJP untuk membeli sembako murah karena harga yang lebih murah dari pasar. (Merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Selain itu, lanjut Jokowi, jumlah penerima Kartu Sembako juga akan mengalami perubahan kenaikan.

Sebelumnya mereka yang menerima program ini berjumlah 15,2 juta menjadi 20 juta penerima manfaat.

"Dan nilainya manfaatnya naik 30 persen dari Rp 150 Ribu menjadi Rp 200 ribu. Dan akan diberikan selama sembilan bulan," ucap Jokowi.

 

5 dari 10 halaman

Kartu Pra Kerja

Bukan Gaji Pengangguran, Ini Fungsi Kartu Pra Kerja
Bukan Gaji Pengangguran, Ini Fungsi Kartu Pra Kerja

Jokowi juga menaikkan insentif penerima Kartu Pra Kerja yang mulanya Rp 650 ribu menjadi Rp 1 juta selama 4 bulan ke depan selama wabah Corona.

Menurut Jokowi, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp 10 triliun untuk para penerima Kartu Pra Kerja.

"Sehingga nanti setiap peserta Kartu Pra Kerja akan diberikan honor insentif Rp 1 juta per bulan selama 3 sampai 4 bulan. Alokasi anggaran yang disediakan di dalam kartu pra kerja ini sebesar Rp 10 triliun," ujar Jokowi saat video conference.

Jokowi menjelaskan, percepatan realisasi Kartu Pra Kerja ini sebagai langkah antisipasi para pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat pandemi virus Corona Covid-19.

Dirilis pukul 09.00 WIB, 20 Maret 2020 lalu, program Kartu Pra Kerja ini di bawah naungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

 

6 dari 10 halaman

Subsidi dan Listrik Gratis

Ilustrasi Hemat Listrik
Ilustrasi Hemat Listrik (Liputan6.com/Andri Wiranuari)

Untuk menjamin kesejahteraan masyarakat di tengah wabah Covid-19 karena virus Corona, pemerintah memutuskan memberikan bantuan kepada masyarakat lapisan bawah. Salah satunya dengan memberikan kelonggaran pembayaran listrik.

Jokowi mengatakan kelonggaran ini akan diberikan selama 3 bulan ke depan, yakni April, Mei, dan Juni 2020.

"Perlu saya sampaikan untuk pelanggan listrik 450 VA yang jumlahnya sekitar 24 juta pelanggan, akan digratiskan selama 3 bulan ke depan, yaitu untuk April, Mei, Juni 2020," ujar Jokowi.

Jokowi juga memutuskan untuk memberikan potongan harga atau diskon tarif listrik sebesar 50 persen. Diskon itu diberikan pelanggan dengan daya 900 VA.

"Sedangkan untuk pelanggan 900 VA, jumlahnya sekitar 7 juta pelanggan akan didiskon 50 persen untuk bulan April, Mei, dan Juni," jelas Jokowi.

 

7 dari 10 halaman

Keringanan Cicilan Ojol

Ojol Dilarang Angkut Penumpang Selama PSBB di Jakarta
Driver ojek online berbincang di kawasan Jakarta, Jumat (10/4/2020). Peraturan Gubernur DKI Jakarta dalam pelaksanaan PSBB mengatur angkutan roda dua seperti ojek online maupun ojek konvensional dilarang membawa penumpang. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Presiden Jokowi menegaskan, keringanan pembayaran kredit motor bagi ojek online, supir taksi, nelayan, hingga pelaku UMKM yang terdampak virus Corona Covid-19 mulai berlaku April 2020.

Dengan begitu, bank maupun perusahaan leasing harus mengikuti aturan tersebut.

"OJK (Otoritas Jasa Keuangan) telah menerbitkan aturan mengenai hal tersebut. Mulai berlaku April ini, bulan April ini," ujar Jokowi saat video conference.

Dia menjelaskan keringanan cicilan ini ditujukan untuk pekerja informal dan pelaku UMKM yang nilai kreditnya di bawah Rp 10 miliar. Pasalnya, mereka mengandalkan pendapatan harian dan terdampak virus corona.

"Telah ditetapkan tidak perlu datang ke bank atau perusahaan leasing, cukup melalui email atau media komunikasi digital seperti WA," jelas Jokowi.

 

8 dari 10 halaman

Program Padat Karya Tunai

Jokowi Tinjau Program Padat Karya Tunai di Desa Pematang Panjang
Presiden Jokowi meninjau pembangunan akses jalan menuju persawahan yang berada di Desa Pematang Panjang, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Senin (26/3). Pembangunan dilakukan untuk memudahkan akses warga menuju area persawahannya. (Liputan6.com/Pool)

Pemerintah juga saat ini akan memperkuat progam padat karya tunai di berbagai kementerian untuk meningkatkan daya beli di tengah krisis.

Untuk program padat karya tunai, pemerintah menggelontorkan dana hingga Rp 16,9 triliun.

"Sejalan dengan bantuan sosial, kita akan perkuat program padat karya tunai di kementerian-kementerian dengan total anggaran Rp 16,9 triliun," kata Jokowi.

Adapun, kementerian yang dimaksud ialah Kementerian Desa dengan target 59 ribu tenaga kerja, Kementerian PUPR dengan target 530 ribu tenaga kerja dan anggaran Rp 10,2 triliun, begitu pula di Kementerian Perikanan dan Kelautan hingga Kementerian Perhubungan.

 

9 dari 10 halaman

Program Keselamatan

197 Ribu Pengemudi Bakal Terima Bansos Rp 600 Ribu per Bulan Lewat Bank BRI
Polri bersama BRI meluncurkan program keselamatan bagi pengemudi terdampak pandemi Covid-19 dengan pemberian bantuan sosial senilai Rp 600 ribu per bulan.

Jokowi menambahkan, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) juga memiliki program serupa Kartu Pra Kerja bernama Program Keselamatan dengan anggaran sebesar Rp 360 miliar.

"Program ini mengkombinasikan bansos dan pelatihan dengan target 197 ribu pengemudi taksi, supir bus, supir truk dan kenek, dan akan diberikan insentif Rp 600 ribu per bulan selama 3 bulan," kata Jokowi.

Lebih lanjut, pemerintah akan terus menyisir anggaran yang tersedia untuk menambah bantuan sosial serta memperluas lapangan kerja agar dapat bertahan di tengah pandemi.

Dirinya juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah bergerak di garda depan dalam memerangi Corona.

"Saya apresiasi jajaran yang bergerak di depan, dokter, perawat, tenaga medis di RS dalam berperang melawan Covid-19. Saya berikan apresiasi setinggi-tingginya," katanya.

10 dari 10 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓