ICW Desak Presiden Jokowi Pecat Stafsus Andi Taufan

Liputan6.com, Jakarta Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Presiden Joko Widodo memecat Staf Khusus Andi Taufan Garuda Putra. Sebab, Andi dinilai berkonflik kepentingan dengan mengirimkan surat kop Seskab meminta dukungan kepada para camat untuk perusahaannya, PT Amartha Mikro Fintek.

"Presiden harus segera memecat Staf Khusus yang telah melakukan penyimpangan atau menggunakan jabatannya sebagai staf khusus untuk kepentingan pribadi dan kelompok yang bersangkutan," tulis ICW dalam siaran persnya, Selasa (14/4/2020).

Menurut ICW, Andi Taufan sebagai pejabat publik tidak berpegang kepada prinsip etika publik. Yaitu setiap mengambil keputusan dan kebijakan harus didasar nilai luhur yang salah satunya menghindari konflik kepentingan dalam memberikan pelayanan publik.

"Konflik kepentingan merupakan salah satu pintu masuk korupsi. Oleh sebab itu pejabat publik harus dapat membedakan kepentingan pribadi dan kepentingan publik," kata ICW.

Kendati Andi Taufan pada akhirnya meminta maaf, ICW mendesak permintaan maaf itu tak hanya diucapkan melalui media. Andi seharusnya mengirimkan surat pernyataan kepada seluruh camat.

"Staf Khusus Presiden Andi Taufan Garuda Putra segera mengirimkan surat klarifikasi dan permintaan maaf kepada seluruh camat di Indonesia terkait dengan surat kerja sama program antara pemerintah dengan PT Amartha Mikro Fintek," kata ICW.

Andi Taufan juga disebut telah mengabaikan Kementerian Dalam Negeri yang memiliki kewenangan untuk melakukan korespondensi kepada seluruh camat.

Ditambah, ICW mengkritik keberadaan Stafsus Presiden yang tugas, fungsi dan kewenangannya tak jelas. Hingga kini tak ada Keputusan Presiden mengenai pengangkatan Stafsus Presiden.

"Presiden segera mengevaluasi kinerja serta posisi staf khusus, dan mengambil langkah pemecatan bagi staf yang mempunyai posisi/ jabatan di tempat lain yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan," kata ICW.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) juga meminta Andi Taufan mengundurkan diri terkait surat berkop Sekretariat Kabinet kepada camat agar mendukung relawan PT Amartha Mikro Fintek menanggulangi Covid-19.

"Dalam demokrasi yang mapan, pejabat publik mengundurkan diri karena kesalahan adalah hal biasa. Mungkin Mas Taufan bisa memberi contoh, membuat tradisi baru, dengan kesadaran pribadi mau mengundurkan diri," kata Ketua DPP PSI, Isyana Bagoes Oka, dalam keterangannya, Selasa (14/4/2020).

Menurut dia, ada konflik kepentingan dengan surat tersebut.

"Ada konflik kepentingan dalam surat yang tidak seharusnya dilakukan seseorang yang memiliki jabatan sangat penting," ungkap Isyana.

Menurut dia, meskipun yang bersangkutan sudah meminta maaf, namun terkesan sebatas permohonan maaf pribadi.

"Memang Mas Taufan sudah meminta maaf, tapi tidak menggunakan kop surat yang sama, yaitu Sekretariat Kabinet. Juga di bawah tanda tangan dan nama hanya bertuliskan email pribadi," lanjut Isyana.

Ia menegaskan, dalam situasi sulit sekarang, para pembantu presiden diharapkan tidak menambah sulit posisi Jokowi.

"Setiap langkah dan pernyataan harus terukur dan bisa dipertanggungjawabkan," pungkasnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini: