Sukses

Menteri Tito: Corona Covid-19 Krisis Kesehatan Terluas Sejak Indonesia Merdeka

Menurut Mendagri Tito Karnavian, pandemi Corona bukan hanya mengancam kesehatan, tapi juga berimbas pada sektor ekonomi.

Liputan6.com, Jakarta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta semua pihak siaga dalam menghadapi pandemi virus Corona atau Covid-19, terutama terkait dampaknya. Dia mengatakan, Corona tidak dapat dipandang sebelah mata. 

"Kita juga tidak bisa under estimate, terutama daerah yang tidak terkena, mudah-mudahan tidak terkena dan tidak terpapar. Tapi kita juga harus berpikir overestimate. Oleh karena itu, kita harus berpikir siap dan mengantisipasi," kata Tito saat mempimpin rapat menggunakan teleconference dengan para perwakilan daerah, Rabu (8/4/2020).

Dia menyebut pandemi ini merupakan wabah kesehatan terluas semenjak Indonesia merdeka. Ini merujuk pada data persebaran Covid-19 yang hampir ada di seluruh Tanah Air.

"Ini adalah pandemi yang terluas dalam sejarah Indonesia modern sejak 1945 kita merdeka. Kita belum pernah mengalami krisis kesehatan yang terluas seperti ini, hampir semua provinsi terkena," ujar Tito.

Menurut dia, pandemi Corona bukan hanya mengancam kesehatan, tapi juga berimbas pada sektor ekonomi. Namun, dia menegaskan, pemerintah tetap mengutamakan perbaikan kesehatan masyarakat.

"Strategi utama kita adalah mengutamakan kesehatan publik, tetapi juga menjaga ekonomi jangan sampai jatuh terlalu dalam. Sekretaris Jenderal PBB menyampaikan, krisis Covid-19 ini memiliki dampak ekonomi yang luar biasa yang tidak dapat ditandingi dengan krisis ekonomi yang telah dialami oleh dunia sebelumnya. Di Indonesia hal ini sudah mulai terasa, di sektor pariwisata dan manufaktur misalnya, kemudian APBD juga mengalami tekanan," ucap Tito.

Dia pun mengingatkan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah mengeluarkan Inpres Nomor 4 Tahun 2020, yang didukung oleh Surat Edaran Menkeu Nomor SE-6/MK.02/2020, dan Peraturan Mendagri Nomor 2020, yang pada intinya melakukan realokasi dan refocusing anggaran.

Selain Tito, rapat tersebut juga diikuti Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Ronny Dwi Susanto, Kabareskrim Polri Komjen Pol. Listyo Sigit, Ketua BPK RI Agung Firman dan Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh. 

  

**Ayo berdonasi untuk perlengkapan medis tenaga kesehatan melawan Virus Corona COVID-19 dengan klik tautan ini.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Point Penting di Tengah Pandemi Corona

Mantan Kapolri itu juga mengingatkan berapa poin penting terkait peningkatan kapasitas kesehatan.

"Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan kesehatan publik, baik dalam rangka sosialisasi, pencegahan, kemudian pembentukan gugus tugas, melakukan mitigasi, baik misalnya dengan rapid test dan lainnya. Pencegahan menggunakan masker, hand sanitizer, dan lainnya," jelas Tito.

"Termasuk peningkatan kapasitas perawatan pengadaan rumah sakit, bed, tenaga medis, sarana-prasarana lain, termasuk obat-obatan dan vitamin. Ini semua kita harus bekerja sama antara pusat dan daerah. Harus sinergi, karena ini adalah perang. Dengan menggunakan paradigma perang inilah maka penguatan kesehatan menjadi penting," kata dia. 

Kemudian, masih kata Tito, menyiapkan social safety net.

"Yaitu jaring pengaman sosial. Banyak masyarakat yang terpukul, terutama yang kurang mampu.  Seandainya mereka tidak ditangani dan tidak dibantu, baik oleh pemerintah maupun nonpemerintah, maka krisis kesehatan bisa berubah menjadi krisis ekonomi, dan krisis ekonomi ini akan berubah menjadi krisis sosial yang berdampak pada krisis keamanan, gangguan keamanan," tuturnya. 

Satu hal yang tak kalah penting, kata Tito, adalah bagaimana membantu dunia usaha untuk tetap hidup dan survive. 

"Oleh karena itulah kemarin rapat kita dengan jajaran yang berkaitan dengan produksi, Menteri Industri, KKP, kepala BKPM, Menteri Pertanian, yang prinsipnya bahwa industri yang masih bisa survive harus bisa survive. Jadi kalau ada peraturan, rekan-rekan kepala daerah yang melarang dunia industri untuk bekerja dipukul rata, itu akan memukul dunia industri," pungkasnya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini