DPR Minta Pelibatan Penuh TNI dalam Penanganan Covid-19

Liputan6.com, Jakarta - Komisi I DPR meminta TNI dilibatkan penuh dalam proses penanganan pandemi Covid-19. Permintaan ini disampaikan anggota Komisi I Willy Aditya yang melihat peran penanganan Covid-19 oleh gugus tugas masih belum optimal.

Hal itu juga bisa dilihat dari berbagai laporan mengenai distribusi APD, arus mudik di berbagai daerah, hingga pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang belum juga kunjung terlaksana.

"Di Jakarta, kita lihat, angkutan publik masih padat. Tidak terjadi physical distancing. Jalan-jalan malah lebih ramai. Padahal seruan work from home belum dicabut. Ini bukan PSBB namanya kalau begini, tapi "santai-santai bae" orang Palembang bilang," ungkap Willy usai mengikuti Rapat Koordinasi dengan Kementerian Pertahanan di Jakarta hari ini, Senin (6/4/2020).

"Kemarin saya dengar sejumlah orang ditangkap oleh polisi di Benhil, karena mengadakan kumpul-kumpul. Tetapi hari ini orang berkerumun di mana-mana. Di jalanan, di stasiun, di pasar. Ini kontradiktif namanya kalau begini," imbuh dia.

Willy menambahkan, arus mudik di daerah terus berlangsung. Di Garut, Jawa Barat, ada lebih dari 2.500 orang tiba dari Jakarta sampai 3 April kemarin. Bahkan, di Ciamis tercatat ada 18.000 pemudik per tanggal 5 April kemarin. Jika konsisten, otomatis mereka akan menjadi ODP. Semua itu, kata Willy, menunjukkan belum padunya pemegang otoritas dalam upaya penanganan wabah.

"Kita ini sebenarnya mau seperti apa? Sudah seminggu PP PSBB keluar, penerapannya sama sekali belum ada. Harusnya jalanan dan perkantoran semakin sepi, ini malah sebaliknya," ucapnya.

Di sisi lain, Willy melihat, peran yang dimainkan oleh TNI dalam upaya penanganan juga belum optimal. Padahal TNI adalah entitas yang memiliki kelengkapan infrastruktur dan sistem komando yang jelas untuk membantu mengatasi wabah virus Corona.

Oleh karena itu dia meminta kepada pemerintah agar pelibatan TNI tidak setengah-setengah di gugus tugas penanganan Covid-19 ini. Apalagi TNI juga punya OMSP atau operasi militer selain perang.

Dalam konteks penanganan Covid-19, TNI bisa dioptimalkan di berbagai sektor. Willy menyatakatan, dalam pasal 7 ayat 2 UU No. 34 Tahun 2004, wujud dari OMSP antara lain membantu tugas pemerintah daerah, membantu Polri dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Selain itu juga ikut membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan," kata dia.

Dengan peran dan fungsi yang dimilikinya tersebut, lanjut Willy, TNI bisa mengambil peran untuk mengatasi problem distribusi APD yang hingga saat ini masih saja dievaluasi. Bahkan, TNI bisa rekomendasikan agar pabrik-pabrik garmen dan tekstil bisa dikerahkan untuk memproduksi segala kebutuhan APD bagi tenaga medis.

Saksikan video pilihan di bawah ini: