Pertaruhan Nyawa Petugas Medis Lawan Corona

Juru Bicara Pemerintah Untuk Penanganan Virus Corona atau Covid-19 Achmad Yurianto menyampaikan ungkapan duka mendalam dari pemerintah atas meninggalnya para pahlawan kesehatan. Mereka turut menjadi korban ketika merawat pasien Covid-19.

"Menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya atas beberapa tenaga kesehatan yang terpaksa harus menjadi korban dari Covid-19 ini," kata dia, dalam konferensi pers, Jakarta, Minggu (22/3).

Pemerintah menghargai dedikasi dan etos kerja yang terlihat jelas dalam kerja-kerja yang dilakukan segenap tenaga kesehatan. Di berbagai lini pelayanan masing-masing.

"Pemerintah bersedih untuk ini dan kami menyampaikan rasa belasungkawa yang sedalam- dalamnya," ungkap dia.

Dia menegaskan, bahwa semua pengabdian yang diberikan tenaga kesehatan tersebut merupakan wujud nyata dari cinta pada bangsa dan tanah air serta masyarakat.

"Yakinlah bahwa kita berada dalam pengabdian yang benar, profesional dan kita berikan semuanya untuk kebaikan rakyat kita yang kita cintai bersama ini," ucapnya.

Presiden Jokowi sendiri telah menyiapkan uang insentif bagi para dokter yang menangani pasien Corona.

Jokowi merinci, untuk para dokter spesialis akan diberikan intensif sebesar Rp 15 juta, dokter umum dan dokter gigi Rp 10 juta, bidan dan perawat Rp 7,5 juta, juga tenaga medis lainnya Rp 5 juta.

"Dan santunan kematian Rp 300 juta dan ini hanya berlaku untuk daerah yang telah menyatakan tanggap darurat," jelas dia.

Jokowi juga menyampaikan duka mendalam untuk para tenaga medis yang berpulang atas perjuangannya menangani Covid-19.

"Beliau-beliau telah berdedikasi berjuang sekuat tenaga dalam rangka menangani virus corona ini. Atas nama pemerintah negara dan rakyat saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja keras beliau-beliau, perjuangan beliau- beliau dalam rangkan penanganan Covid-19," Jokowi menandaskan.

Jika di Jakarta para tenaga medis diberi fasilitas tempat tinggal dan transportasi gratis, berbeda dengan di Banten. Tenaga medis RSUD Banten misalnya, kondisi mereka begitu memprihatinkan, harus rela tidur berkerumun di lantai tanpa ranjang di Rumah Dinas Gubernur Banten. Ada sekitar 90 orang tenaga medis RSUD Banten menginap di rumah dinas yang sudah lama tidak terpakai itu.

"Fasilitasnya ditingkatkan, jangan di bangsal-bangsal, kasur dibawah. Jadi mereka tidur berkerumun. Ada yang (sekamar) 24 (orang), ada yang 25, ada yang 6 (orang)," kata Sekretaris Komisi V DPRD Banten, Fitron Nur Ikhsan, Rabu malam (1/4/2020).

Fitron mengatakan, kondisi tersebut tidak manusiawi, karena tenaga medis merupakan garda terdepan dalam merawat dan menyembuhkan pasien Covid-19 di Bumi Jawara. Padahal berdasarkan data yang ditampilkan melalui situs resmi Pemprov Banten, status ODP di Banten berjumlah 2.609 orang, PDP 331 orang, dan positif Covid-19 sudah mencapai 79 orang yang dirawat.

Tempat tidur yang berdekatan juga menjadi kerawanan tersendiri, katanya, karena tidak ada yang tahu siapa yang terpapar Covid-19 sebelum menimbulkan gejala. Sehingga bisa menulari tenaga medis lainnya.

"Agar mereka terjamin, tidak ngampar begitu. Jarak antar mereka ini kan rentan, kalau satu terpapar dengan tidur berkerumun itu kan enggak standar covid. Tidur mereka sangat berdempetan, kalau menurut saya yang perlu diperbaiki tempat tidur," katanya.

Politisi Golkar ini menyarankan agar Pemprov Banten bekerja sama dengan hotel yang ada di Kota Serang Banten untuk menyiapkan tempat tidur dan istirahat bagi pejuang kemanusiaan tersebut. Sehingga kesehatan dan istirahat mereka terjamin selama pandemi Covid-19 belum hilang dari Bumi Seribu Kyai Sejuta Santri ini.

"Kalau tidak muat kan kita bisa bekerja sama dengan hotel di sekitar sini, siapa tahu mereka mau mendedikasikan. Sekarang kan orang tidak banyak tidur di hotel. Mereka (Pemprov Banten) bisa beker jasama paket isolasi dan memberikan paket mereka (pengelola hotel), sehingga bisa mendapatkan manfaat ekonomi bagi mereka kan," katanya menambahkan.

Imbaua IDI Bagi Tenaga Medis

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengimbau pengelola rumah sakit mengatur jadwal tenaga medis, baik dokter maupun perawat dalam menghadapi virus Corona COVID-19. Pengaturan jadwal untuk menghindari tenaga medis bekerja terlalu berlebihan.

"Lakukan pengaturan penjadwalan jaga bagi petugas kesehatan sedemikian rupa. Ini untuk menghindarkan overload dan kelelahan petugas kesehatan," jelas Ketua Satgas Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan COVID-19 IDI Zubairi Djoerban melalui keterangan resmi yang diterima Liputan6.com, Selasa (18/3/2020).

Pengelola rumah sakit juga perlu melengkapi kelengkapan penanganan kasus Corona COVID-19 dan Alat Pelindung Diri (APD) untuk semua petugas kesehatan. Prosedur penanganan harus sesuai standar yang ditetapkan pada pasien yang dicurigai COVID- 19.

Rumah sakit dapat merujuk pasien yang dicurigai COVID-19 ke rumah sakit yang sudah tercatat resmi menangani pasien COVID-19.

Imbauan di atas terkait upaya percepatan penanganan Corona COVID-19 di rumah sakit.

Yang diperhatikan juga, membatasi jumlah penerimaan pasien poli dan jumlah pendamping/pengantar pasien hanya 1 orang.

"Pasien rawat inap tidak boleh dikunjungi, kecuali oleh ibu/bapak/wali atau istri/suami/anak. Setiap kunjungan hanya boleh 1 orang," lanjut Zubairi.

Imbauan tersebut tertanda 18 Maret 2020, yang ditandatangani Ketua Pengurus Besar IDI Daeng M Faqih, Ketua Dewan Pakar IDI Menaldi Rasmin, dan Ketua Satgas Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan COVID-19 IDI Zubairi Djoerban.