Gerindra Minta Pemerintah Pusat dan Daerah Satu Komando Atasi Wabah Corona

Tim Pemenangan Prabowo-Sandi laporkan jumlah DPT bermasalah ke KPU — Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, Sekjen PKS Mustafa Kamal, Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso memberi keterangan usai melakukan pertemuan tertutup dengan komisioner KPU, Jakarta, Rabu (17/10). (Merdeka.com/Iqbal S Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta - Jumlah korban positif corona Covid-19 di Indonesia per Selasa, 31 Maret 2020, bertambah sebanyak 114 kasus. Dengan begitu sudah 1.528 orang yang terjangkit virus tersebut.

Terkait hal ini, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, perlu adanya kesatuan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah. Sehingga, tidak saling berbeda kebijakan dalam mengatasi pandemi corona ini.

"Ada yang lockdown lokal, ada yang tidak, menunjukkan bahwa komunikasi yang dibangun kurang efektif. Gerindra minta agar persoalan komunikasi ini diperbaiki," kata Muzani dalam keteranganya, Selasa (31/3/2020).

Dia menuturkan, semuanya ini harus diselesaikan. Sehingga semuanya satu Komando.

"Kami minta agar penanganan pemerintah daerah yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya dapat segera diselesaikan. Salah satunya adalah lewat jalur komunikasi yang seragam, sehingga ada komando dan langkah yang sama dalam menangani Covid-19 ini," jelas Muzani.

Sisi lainnya, pria yang duduk sebagai Wakil Ketua MPR ini, memandang keselamatan terhadap tenaga medis, menjadi yang paling utama. Tersedianya Alat Pelindung Diri (APD) serta obat-obatan pendukung, menjadi penting. "Sekali lagi, gugus tugas dan pemerintah daerah hendaknya berkomunikasi lebih intensif agar kebutuhan tenaga medis terjamin," tegas Muzani.

Dia pun juga meminta segera merealisasikan untuk memberikan jaminan penuh ke masyarakat, baik yang terdampak pandemi, Orang Dalam Pengawasan (ODP) atau Pasien Dalam Pengawasan (PDP), dan pasien positif Covid-19.

Menurutnya, masyarakat yang terdampak seperti pedagang kaki lima, buruh harian, UKM dan para pekerja lepas lainnya, bisa diberikan bantuan langsung, agar instruksi di rumah, bisa lebih efektif dan penyebaran virus dapat dicegah.

"Karena itu, bantuan langsung yang rencananya akan diberikan oleh pemerintah harus dipastikan sampai ke tangan mereka dalam jumlah yang telah ditetapkan," ungkap Muzani.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta langkah tegas agar masyarakat tak mudik ke kampung halamannya saat lebaran atau Idul Fitri 2020. Pemerintah, kata dia, tengah berfokus mencegah penyebaran virus corona (Covid-19) dengan mengurangi atau membata...

2 dari 2 halaman

Berikan Kompensasi

Menurutnya, Gerindra akan memastikan pemerintah memberikan kompensasi kepada masyarakat. Salah satunya akan melalui fraksi di DPR, untuk mengusulkan perombakan postur anggaran yang dianggap tidak produktif.

Anggaran tersebut nantinya dialokasikan pada penanganan Covid-19, sehingga pemerintah memiliki keleluasaan anggaran untuk dapat membantu mereka yang terkena dampak Covid-19 baik kesehatan, sosial atau ekonomi.

"Insentif juga harus diberikan kepada para pahlawan kesehatan yang sudah berjuang digaris terdepan, mereka adalah dokter, perawat, tenaga media lainnya, apoteker, TNI dan Polri," tukasnya.

Terakhir, dia meminta pemerintah untuk memberikan perhatian serius kepada buruh migran Indonesia yang ada sejumlah wilayah di dunia yang terkena wabah. Bahkan, jika perlu mengirimkan bantuan kepada mereka

"Mereka membutuhkan perlindungan negara, itu yang harus digarisbawahi. Oleh karena itu, kita meminta kepada Kementerian Luar Negeri dan KBRI untuk memberi bantuan dan dukungan kepada mereka," pungkasnya.