Bakal Sanksi Orang yang Nekat Berkerumun, Kapolri: Keselamatan Rakyat Hukum Tertinggi

Oleh Liputan6.com pada 26 Mar 2020, 20:56 WIB
Diperbarui 26 Mar 2020, 20:56 WIB
Bersama Komisi III DPR, Kapolri Bahas Rencana Kerja 2020

Liputan6.com, Jakarta - Kapolri Jenderal Pol Idham Azis mengeluarkan maklumat yang secara tegas melarang kegiatan yang mengumpulkan massa. Maklumat bernomor Mak/2/lll/2020 itu merupakan tindak lanjut kebijakan pemerintah dalam mencegah penyebaran virus Corona.

Idham Azis mengatakan, maklumat kapolri ini dikeluarkan demi memberikan perlindungan kepada masyarakat. Terlebih, dalam situasi tanggap darurat bencana Corona seperti ini, keselamatan rakyat merupakan prioritas utama.

"Salus Populi Suprema Lex Esto, keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi," kata Kapolridalam keterangannya, Jakarta, Kamis (26/3/2020).

Usai maklumat tersebut dikeluarkan, dalam rangka menekan laju penyebaran virus Corona yang belum ditemukan vaksinya itu, Polri telah melakukan pembubaran 1.371 kerumunan di seluruh Indonesia.

 

2 dari 3 halaman

Tak Segan Tindak Tegas

Kapolri Jenderal Idham Aziz ketika memberikan arahan saat peluncuran aplikasi Lancang Kuning Nusantara di Pekanbaru.
Kapolri Jenderal Idham Aziz ketika memberikan arahan saat peluncuran aplikasi Lancang Kuning Nusantara di Pekanbaru. (Liputan6.com/M Syukur)

Menurut dia, jika masyarakat bersikeras dan tidak mengindahkan imbauan aparat untuk tidak berkerumun, bakal diancam sanksi pidana dengan pasal berlapis.

Pasal yang dapat digunakan mulai Pasal 212, 216 dan 218 KUHP hingga Pasal 14 UU Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan Pasal 93 UU Nomor 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.

 

Reporter: Nur Habibie

Sumber: Merdeka

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Lanjutkan Membaca ↓