Cegah Perluasan Corona Covid 19, Pemerintah Diminta Batasi Migrasi Warga

Oleh Muhammad Ali pada 26 Mar 2020, 14:38 WIB
Diperbarui 26 Mar 2020, 17:04 WIB
Kerabat Pasien Corona Depok Dibawa ke RSPI Sulianti Saroso

Liputan6.com, Jakarta - Masifnya penyebaran virus coron atau Covid 19 di Indonesia saat ini menjadi gambaran tak optimalnya kebijakan atau imbauan pemerintah terkait social distancing dalam upaya mencegah penyebarluasan virus mematikan tersebut.

Karena itu, politikus Partai Nasdem, Ahmad Sahroni menilai pemerintah perlu mengevaluasi dan menerapkan kebijakan yang sifatnya mengikat bagi setiap individu agar potensi penularan virus corona dapat dicegah semakin

Wakil Ketua Komisi Hukum DPR ini menyarakan pemerintah membuat batasan yang jelas dan spesifik terkait fakta masih maraknya migrasi masyarakat dari satu daerah ke daerah lain yang nota bene justru membuka peluang penyebaran Covid 19 semakin meluas.

“Saya melihat ada banyak tafsir di masyarakat atas imbauan social distancing dan stay at home itu,” ucap Sahroni, Kamis (26/3/2020).

“Buktinya banyak perantau menafsirkan hal itu dengan pulang ke kampung halaman yang tanpa mereka sadari telah menjadi carrier dari virus itu sendiri,” tuturnya.

Ahmad Sahroni menilai massifnya penyebaran Covid 19 tak lepas dari kurangnya kesadaran masyarakat terhadap imbauan yang diserukan pemerintah. Namun di sisi lain pemerintah juga diingatkannya tanggap dan cepat mengevaluasi kebijakan yang dinilai kurang optimal berjalan di masyarakat.

 

2 dari 3 halaman

Masih Diabaikan

Perpindahan orang dari suatu daerah berkategori zona merah, seperti Jakarta misalnya, menyebabkan daerah lain akhirnya rentan terpapar sehingga menuntut pemerintah tanggap atas situasi dan kondisi tersebut untuk kemudian dievaluasi dan menciptakan solusi baru atas persoalan yang ada.

“Kebijakan dikeluarkan pemerintah sebenarnya bagus dengan seruan stay at home. Tujuannya agar sosial distancing berjalan baik hingga menekan penyebaran Covid 19. Namun pemerintah juga harus selalu cermat mengevaluasi situasi terkini,” jelasnya.

Kekhawatiran penyebaran Covid 19 akibat migrasi ini dipastikan Wakil Ketua Komisi III DPR RI ini akan semakin tinggi mengingat bulan suci ramadan dan Idulffitri akan segera tiba.

Sosial distancing yang terus digaungkan pemerintah dan berbagai elemen pada kenyataannya masih banyak diabaikan mereka yang tidak memiliki kepentingan mendesak. Bagaimana saat ramadan dan Idulfitri yang secara tradisi di Indonesia lekat dengan aktivitas mudik? Daerah yang sebelumnya tidak terpapar akhirnya akan berstatus darurat, seperi di berbagai daerah saat ini,” Sahroni berpendapat.

“Karena itu saya mendorong pemerintah tak hanya menerapkan sosial distancing, tapi perlu mengeluarkan kebijakan tegas seperti lockdown ataupun aturan lainnya agar penyebaran Covid 19 tak semakin meluas,” pungkasnya.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓