Top 3 News: Alasan Jokowi Indonesia Tidak Perlu Lockdown

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan alasan melarang melakukan lockdown atau karantina wilayah dalam mencegah penyebaran virus Corona (Covid-19). Menurut dia, setiap negara memiliki karakter dan budaya yang berbeda-beda.

Dia mengaku telah melakukan kalkulasi dan analisis yang matang terhadap negara-negara yang melakukan kebijakan lockdown. Hasilnya, Jokowi menilai menjaga jarak antarmanusia adalah kebijakan yang paling pas di Indonesia.

"Kebijakannya seperti apa semua dari Kemenlu dari Dubes yang ada terus kita pantau setiap hari. Jadi yang paling pas di negara kita physical distancing, menjaga jarak aman," jelas dia.

Sebelumnya, Jokowi menegaskan, kebijakan lockdown merupakan wewenang dari pemerintah pusat. Kebijakan tersebut tidak boleh diambil oleh pemerintah daerah.

Selengkapnya...

Juru bicara pemerintah untuk virus Corona Covid-19, Achmad Yurianto menyampaikan bertambahnya jumlah pasien positif Corona.

Hingga Senin, 23 Maret 2020 siang, total orang yang terinfeksi virus Corona menjadi 579 orang. Data tersebut merupakan akumulasi perhitungan hingga Senin siang.

"Ada penambahan kasus baru sebanyak 65 orang, sehingga total 579 orang," ungkap Yuri.

Sementara, jumlah pasien yang meninggal terhitung mulai Minggu, 22 Maret 2020 pukul 12.00 hingga 23 Maret pukul 12.00 WIB, total ada 49 pasien meninggal.

Yurianto menambahkan, data pasien meninggal tersebut tersebar dari sejumlah daerah yang sebelumnya telah dinyatakan terdapat warganya yang dinyatakan positif Covid-19

Selengkapnya...

Pendiri dan Ekonom Indef Didik J Rachbini menilai, DPR tengah mempertontonkan etika dan moral yang sangat rendah dan tak pantas. Hal tersebut menanggapi rencana anggota dewan dan keluarga akan mengikuti rapid test virus corona.

"Dalam keadaan rakyat panik dan kesusahan, yang luar biasa, pimpinan dan anggota DPR dan keluarganya mempertontonkan standar etika dan moral yang sangat rendah dan sangat tidak pantas," ujarnya dalam keterangannya, Selasa (24/3/2020).

Menurut Didik, komunikasi publik yang buruk telah menyakiti hati rakyat di tengah pandemi corona. Dia menyarankan DPR sebaiknya diam dan tidak mempertontonkan kepada publik.

Lebih baik, kata Didik, DPR merekrut humas profesional dibanding mempekerjakan pegawai sekretariat yang tak bermutu.

Selengkapnya...