4 Perintah Jokowi di Tengah Darurat Corona Covid-19

Presiden Jokowi memerintahkan para menteri, gubernur dan wali kota untuk memangkas rencana belanja yang tidak prioritas di APBN atau pun APBD.

"Perjalanan, pertemuan, belanja lain yang tidak dibutuhkan masyarakat segera dipangkas karena kondisi fiskal kita bukan kondisi yang enteng," ujar Jokowi melalui video conference, Jakarta, Selasa (24/3/2020).

Jokowi meminta jajarannya refoccusing kegiatan dan realokasi anggaran, untuk mempercepat penanganan Covid 19, baik terkait isu-isu kesehatan maupun bantuan sosial untuk mengatasi ekonomi.

"Landasan hukumnya sudah jelas Minggu lalu 20 Maret 2020 Inpres 4/2020 untuk refocussing dan realokasi anggaran," jelasnya.

Menurutnya pengamanan sosial ekonomi untuk masyarakat melalui bansos sangat penting. Jokowi juga meminta Pemda mengecek ketersediaan bahan pokok dan mempertahankan daya beli masyarakat.

"Tolong dilihat betul keadaan para buruh terutama para pekerja harian, para petani para nelayan dan juga ini yang terkena dampak lebih dulu usaha UMKM agar kita usahakan daya beli tetap terjaga dan tetap beraktivitas dalam berproduksi," sambungnya.

Oleh sebab itu kegiatan yang ada di provinsi, kabupaten, kotamadya agar diarahkan program-program bisa diarahkan ke program padat karya tunai untuk mempertahakan daya beli masyarakat.

"Harus diperbanyak tapi tetap dengan menjaga protokoler kesehatan ketat untuk cegah penyebaran Covid-19," ujar Jokowi.

Presiden Jokowi menegaskan, penanganan virus corona Covid-19 akan dilakukan dengan mengutamakan pada 3 hal yakni keselamatan kesehatan, social safety net, dan dampak ekonominya.

"Semuanya dihitung betul sehingga kesiapan kita dalam menyediakan stok pangan betul-betul ada," ujar Jokowi.

Jokowi menyatakan, penanganan Covid-19 harus dilakukan dalam satu visi dan memiliki kebijakan yang sama.

"Saya minta kebijakan-kebijakan di provinsi semuanya dihitung baik dampak dari kesehatan dan keselamatan rakyat aupun dampak sosial ekonomi yang mengikutinya," jelasnya.

Jokowi mengingatkan jika misalnya provinsi atau kabupaten/kota ingin membuat sebuah kebijakan sekolah diliburkan kantor ditutup, tempat transaksi ekonomi ditutup, hendaknya benar-benar dihitung dampak sosial ekonomi dan kesehatan yang ada.

"Kalau ingin melakukan itu, harus disiapkan, hitung berapa orang yang jadi tidak bekerja, hitung berapa pedagang asongan, becak, supir yang tidak bekerja," ujarnya.

Dukungan kepada sektor-sektor itu yang harus diberikan, bantuan sosial kepada mereka harus diberikan.

"Jangan hanya menutup tapi tidak dibarengi social sefety net untuk mendukung kebijakan yang dibuat," pungkas Jokowi.

Jokowi mengatakan, virus Corona Covid-19 sangat menganggu proses pendidikan di Indonesia, khususnya pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2020. Menurut dia, ada 8,3 juta siswa yang seharusnya mengikuti UN 2020.

Untuk itu, Jokowi meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim segera memutuskan apakah UN 2020 tetap dilaksanakan atau ditunda. Dia menyatakan ada tiga opsi yang dapat dipilih saat ini.

"Harus segera diputuskan dan ada tiga opsi yang dapat kita pilih, apakah UN ini tetap dilaksanakan, yang pertama. Yang kedua apakah UN ditunda waktunya atau yang ketiga ditiadakan sama sekali," jelas Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta meminta agar pilihan-pilihan tersebut segera diputuskan. Namun, dia mengingatkan agar kebijakan yang diambil tidak merugikan 8,3 juta siswa yang seharusnya mengikuti UN 2020.

"Prinsip yang utama yang harus kita pegang adalah kebijakan ini bisa kita ambil, tetapi jangan sampai merugikan hak dari 8,3 juta siswa yang harusnya mengikuti UN yang diadakan," kata Jokowi.

Jokowi menyatakan pandemi virus corona Covid-19 juga berdampak terhadap perekonomian masyarakat.

Bahkan, menurut mantan Gubernur DKI Jakarta ini, pendapatan sopir angkot dan ojek di Sumatera Utara sampai menurun hingga 44 persen.

"Untuk sopir angkot dan ojek yang paling berat di Sumut, turunnya sampai 44 persen. Angka-angka seperti ini mohon dikalkulasi secara detail," kata Jokowi.

Tak hanya itu, Jokowi mengungkap pendapatan para petani di Kalimantan Utara ikut mengalami penurunan sebanyak 36 persen. Diperkirkan mereka hanya mampu bertahan hingga Agustus-Oktober 2020.

Untuk itu, Jokowi meminta agar kepala daerah menyiapkan bantuan sosial.

"Di daerah juga persiapkan bansos provinsi (dan) kabupaten lewat yang saya sampaikan realokasi dan refocusing," ucap dia.

Jokowi juga mengingatkan agar kepala daerah betul-betul memperhatikan keadaan para buruh, khususnya pekerja harian yang terkena dampak virus Corona. Dan juga para pelaku usaha agar tetap bisa berdagang di tengah situasi pandemi Corona.

"Tolong dilihat betul keadaan para buruh terutama para pekerja harian, para petani, para nelayan. Dan juga ini yang terkena dampak lebih dulu usaha UMKM. Kita usahakan daya beli tetap terjaga dan tetap beraktivitas dalam berproduksi," jelas Jokowi.