HEADLINE: Wisma Atlet Kemayoran Jadi RS Darurat Penanganan Corona Covid-19, Bagaimana dengan Daerah?

Di daerah, sejumlah kepala daerah sudah bergerak mengantisipasi lonjakan pasien Covid 19. Mereka menyiapkan sejumlah lokasi untuk dijadikan lokasi darurat perawatan jika sewaktu-waktu dibutuhkan.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan, pihaknya sudah menyiapkan 64 rumah sakit rujukan di Jawa Timur untuk perawatan warga yang terpapar virus corona atau Covid 19.

Selain itu, jika rumah sakit sudah tidak memungkinkan untuk menampung pasien Covid 19, Pemprov Jatim juga sudah menyiapkan sejumlah tempat untuk penanganan penyebaran corona. Salah satu tempat yang disiapkan adalah Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur di Jalan Balongsari Tama Surabaya.

"Di sini sudah siap 350 bed. Jika dibutuhkan bisa ditambah lagi 100 bed. Jadi total Gedung BPSDM ini bisa menampung 450 bed," ujar Khofifah saat meninjau kesiapan Gedung BPSDM Jatim, Selasa (24/3/2020).

Selain BPSDM di Surabaya, pihaknya juga menyiapkan sejumlah lokasi lain dengan total keseluruhan bisa menampung 700 bed. Rinciannya adalah  BPSDM Provinsi Jatim Surabaya (400 bed), BPSDM Provinsi Jatim di Malang (100 bed), Asrama KONI (100 bed), dan RSUD Dlopo Kabupaten Madiun (100 bed).

Khofifah menegaskan, pihaknya siap mengantisipasi jika jumlah pasien Covid 19 di Jatim melonjak dan tidak bisa ditampung di rumah sakit. 

"Itu adalah daftar ruang yang akan kita gunakan untuk observasi. Ini untuk memastikan persiapan kita kalau misalnya ada permintaan untuk observasi dalam ruangan tertentu dalam pemantauan dan perawatan tenaga medis dan paramedis," jelasnya.

Pemerintah Provinsi J awa Timur (Jatim), kata Khofifah juga menyiapkan reward dan mengirimkan ribuan alat pelindung diri ke 64 rumah sakit rujukan untuk menunjang tenaga medis yang bertugas menangani pasien virus corona atau Covid-19.

Reward atau bonus tambahan Senilai Rp15 juta diberikan kepada tiap satu tim medis yang melayani satu pasien terkonfirmasi positif virus corona.

"Yang lakukan layanan maka satu tim, satu pasien akan mendapatkan reward Rp 15 juta," ujar Khofifah.

Dia mengatakan, bahwa pihaknya juga menyiapkan reward berupa uang kepada tim yang melayani pasien dengan keluhan gejala sakit virus corona. Mereka biasanya masuk dalam tim screening.

"Kemudian yang berikan layanan screening satu tim Rp 7 juta," katanya.

Khofifah menegaskan, bantuan dan reward ini diharapkan tenaga medis yang bertugas tetap semangat. Sekaligus memberi apresiasi setinggi-tingginya. Karena merekalah saat ini menjadi garda depan menyelamatkan nyawa orang yang terinfeksi atau mempunyai gejala virus corona.

"Harapan kami saling memberikan apresiasi kepada tim medik-para medik yang beri layanan," ucapnya.

Mantan Menteri Sosial ini menambahkan, saat ini di Jatim terdapat dua kota sudah berstatus zona merah virus corona (Covid - 19).

"Surabaya dan Malang raya sudah ada yang positif (corona) sehingga masuk dalam kategori zona merah," ujarnya.

Ia menambahkan, selain Surabaya dan Malang Raya, sejumlah daerah yang telah terdapat orang berstatus PDP (Pasien Dalam Pengawasan) ditentukan dalam wilayah berkategori zona kuning.

"Yang sudah teridentifikasi atau ada sebaran PDP, maka dia sudah masuk kategori zona kuning," tandasnya.

Demi melindungi masyarakat dari resiko covid-19, maka Pemprov mengimbau agar pengelola lokasi ibadah dan setiap masyarakat di Jatim untuk memperhatikan informasi kondisi kedaruratan bencana penyakit akibat Covid-19 dalam memutuskan pelaksanaan ibadah salat Jumat.

"Dan untuk yang melaksanakan supaya benar-benar memastikan untuk menjaga lokasi ibadah dari resiko penyebaran corona," tambahnya.

Khofifah memaparkan bahwa salah satu yang terpenting untuk mencegah bertambah banyaknya yang terpapar positif covid-19 adalah dengan langkah promotif dan preventif. Karena menurutnya, seberapapun tenaga medis dan paramedis disiapkan tidak akan kuat menampung banyaknya pasien yang masuk jika tidak ada langkah pencegahan secara lebih ketat. Disiplin warga untuk tidak keluar rumah kecuali hal penting, menjaga batas jarak sosial serta menjaga pola hidup bersih dan sehat.

"Seberapa pun banyaknya bed kita siapkan, seberapa pun dokter yang disiapkan, tetapi kalau tidak ada upaya preventif dari masing-masing pribadi , hal itu juga tidak akan mampu mengatasi banyaknya pasien yang datang, mengingat besarnya penduduk Jawa Timur yang sudah lebih 40 juta," paparnya.

Dia menegaskan, bahwa menjaga jarak antara satu dengan yang lain, menghindari kerumunan dan keramaian serta tidak menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan banyak massa menjadi hal utama dan sangat penting. Karena langkah itu menjadi langkah efektif dalam mencegah semakin merebaknya covid-19 di Jatim.

"Social distancing, tidak membuat keramaian dan tidak menjadi bagian yang ikut di sebuah keramaian atau tinggal di rumah itu menjadi bagian yang sangat penting yang menjadi tugas kita semua," pungkasnya.

Upaya menyiapkan tempat darurat pasien Covid 19 selain rumah sakit rujukan juga dilakukan Pemda daerah lainnya.  Dari Jawa Tengah, Wali Kota Semarang Jawa Tengah  Hendrar Prihadi sudah menyiapkan tempat khusus, yakni rumah dinas Wali Kota Semarang untuk jadi tempat isolasi bagi warga yang masuk kategori PDP corona covid-19. 

Hendrar menyebutkan, rumah dinas tersebut cukup besar lengkap dengan aula besar. Sejumlah kamar juga direhab agar bisa dimanfaatkan bagi warga dan pasien.

"Ada ruang cukup untuk menampung 120 pasien. Ruang akan siap 30 Maret," kata Hendi, Senin (23/3/2020).

Penggunaan rumah dinas untuk ruang isolasi itu dilakukan karena ruang isolasi corona covid-19 di rumah sakit rujukan seperti RS dr Kariadi sudah over kapasitas. Hendi menyebutkan bahwa pembukaan ruang isolasi medis darurat itu akan memanfaatkan aset pemkot lainnya.

"Ruang gedung Diklat di Sambiroto juga bisa dimanfaatkan untuk menampung warga yang ada di perbatasan dengan kabupaten Demak. Kalau rumah dinas untuk wilayah Semarang Barat, Diklat Sambiroto untuk wilayah timur," kata Hendi.

Gedung diklat itu jaraknya sekitar 200 meter dari RS KRT Wongsonegoro yang juga menjadi rumah sakit rujukan. Gedung ini memiliki daya tampung 30 pasien. "Jadi kita siapkan 150 ruang isolasi tambahan," kata Hendi.

Dari Jawa Barat, persiapan tempat darurat corona dilakukan Pemkot Bandung dengan menyiapkan Rumah Sakit Umum Edelweiss Bandung yang saat ini pembangunannya masuk tahap akhir, yakni 97 persen.

Nantinya, rumah sakit yang akan mulai beroperasi pada April ini nantinya akan digunakan sebagai ruang isolasi pasien virus corona Covid-19.

"Rumah Sakit ini Insyaallah April selesai, sudah tinggal finishing," kata Direktur Utama RS Edelweiss Syauqi, Selasa (24/3/2020).

Syauqi mengatakan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah menunjuk RS Edelweiss sebagai opsi mengantisipasi membludaknya pasien yang terpapar Covid-19 di Rumah Sakit Hasan Sadikin Hasan Sadikin. 

"Rumah Sakit Edelweiss memiliki 178 bed. Sedangkan, untuk menangani pasien yang terpapar virus Corona, kami menyediakan ruangan khusus isolasi," tuturnya. 

Wali Kota Bandung, Oded M Danial berharap rumah sakit tersebut segera selesai dan bisa dipergunakan. 

"Tampaknya sebentar lagi sudah bisa dipakai. Mereka pun menawarkan fasilitas kepada kami untuk penanganan Covid-19," kata Oded. 

Oded berharap RS Edelweiss mau berkontribusi membantu masyarakat di tengah wabah Virus Corona yang kian merebak. 

"Mudah-mudahan ini menjadi titik tolak awal dalam penanganan masalah virus Corona yang kian menyebar di Kota Bandung. Walaupun standar operasional prosedur (SOP)-nya belum selesai, diprediksi akan rampung pada April nanti. Ini merupakan kolaborasi yang sangat baik," ujar Oded.

Pangkas APBD

Presiden Jokowi memerintahkan para gubernur, wali kota dan juga bupati memangkas rencana belanja yang tidak prioritas di APBD.

"Perjalanan, pertemuan, belanja lain yang tidak dibutuhkan masyarakat segera dipangkas karena kondisi fiskal kita bukan kondisi yang enteng," ujar Jokowi melalui video conference dengan 34 gubernur se Indonesia, Jakarta, Selasa (24/3/2020)

Jokowi meminta pada kepala daerah refoccusing kegiatan dan realokasi anggaran, untuk mempercepat penanganan Covid 19, baik terkait isu-isu kesehatan maupun bantuan sosial untuk mengatasi eknomi.

"Landasan hukumnya sudah jelas Minggu lalu 20 Maret 2020 Inpres 4/2020 untuk refocussing dan realokasi anggaran," jelasnya.

Menurutnya pengamanan sosial ekonomi untuk masyarakat melalui bansos sangat penting. Jokowi juga meminta Pemda  mengecek ketersediaan  bahan pokok dan mempertahankan daya beli masyarakat.

"Tolong dilihat betul keadaan para buruh terutama para pekerja harian, para petani para nelayan dan juga ini yang terkena dampak lebih dulu usaha UMKM agar kita usahakan daya beli tetap terjga dan tetap beraktivitas dalam berproduksi," sambungnya.

Oleh sebab itu kegiatan yang ada di provinsi, kabupaten, kotamadya agar diarahkan program-program bisa diarahkan ke program padat karya tunai untuk mempertahakan daya beli masyarakat.

"Harus diperbanyak tapi tetap dengan menjaga protokoler kesehatan ketat untuk cegah penyebaran Covid 19," ujar Jokowi.

Jokowi pun mengungkapkan alasan melarang lockdown atau karantina wilayah dalam mencegah penyebaran virus Corona (Covid-19). Menurut dia, setiap negara memiliki karakter dan budaya yang berbeda-beda.

"Kemudian ada yang bertanya kenapa kebijakan lockdown tidak kita lakukan. Perlu saya sampaikan setiap negara memiliki karakter berbeda-beda, budaya berbeda-beda, kedisplinan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kita tidak memilih jalan itu (lockdown)," kata Jokowi.

Dia mengaku telah melakukan kalkulasi dan analisis yang matang terhadap negara-negara yang melakukan kebijakan lockdown. Hasilnya, Jokowi menilai menjaga jarak antarmanusia adalah kebijakan yang paling pas di Indonesia.

"Kebijakannya seperti apa semua dari Kemenlu dari Dubes yang ada terus kita pantau setiap hari. Jadi yang paling pas di negara kita physical distancing, menjaga jarak aman," jelas dia.

"Kalau itu bisa kita lakukan saya yakin kita bisa mencegah penyebaran Covid-19 ini," sambung Jokowi.

Untuk itu, dia meminta agar semua pihak betul-betul disiplin terhadap kebijakan social distancing. Pemerintah sendiri telah mengeluarkan kebijakan belajar, bekerja, dan beribadah dari rumah untuk menekan penyebaran C orona.

"Saya baca sebuah berita, sudah diisolasi membantu tetangganya yang mau hajatan, ada yang sudah diisolasi masih belanja di pasar, kedisplinan untuk mengisolasi yang penting," tutur Jokowi.