Sukses

Mendagri: Percepat Penyaluran Dana Desa untuk Tekan Dampak Covid-19

Ia mengingatkan pemda fokus menjaga kestabilan ekonomi dengan mulai menyalurkan bantuan tunai dan nontunai ke masyarakat yang rentan terdampak Covid-19.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan pemerintahan daerah untuk mempercepat penyaluran Dana Desa untuk menekan dampak ekonomi penyebaran virus Corona baru atau Covid-19.

Setelah memimpin rapat kesiapsiagaan penanganan Covid-19 di Palembang, Sumatera Selatan, Mendagri Tiro mengatakan pemerintah pusat menyayangkan karena hingga kini penyaluran Dana Desa tahap pertama hanya terealisasi 40 persen karena mayoritas belum disahkan APBDes.

"Jika tidak sesuai target maka ketahanan desa kita menjadi lemah. Padahal mereka rentan secara ekonomi akibat dampak Covid-19," kata Tito seperti dikutip Antara, Sabtu (21/3/2020).

Oleh karena itu, ia meminta para bupati dan wali kota untuk bekerja keras mempercepat realisasi Dana Desa dengan mendorong kepala desa segera menggelar bamus desa untuk membuat APBDes, untuk segera dinilai camat.

Upaya itu, katanya, ditempuh agar Dana Desa segera ditransfer ke kas desa sehingga program padat karya yang bakal dilaksanakan dapat menyelamatkan warga setempat.

Ia juga mengingatkan pemerintahan daerah fokus menjaga kestabilan ekonomi dengan mulai menyalurkan bantuan tunai dan nontunai ke kalangan masyarakat yang rentan terdampak kondisi terkini.

Belum lama ini Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengeluarkan peraturan untuk mempercepat penanganan virus Corona.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Kewenangan Merevisi APBD

Peraturan mengatur kewenangan pemerintah daerah supaya bisa merevisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar fokus menanggulangi virus tersebut di daerah masing-masing.

Melalui peraturan baru itu, pemerintah daerah juga diizinkan untuk memberikan insentif ke pelaku usaha, terutama UMKM.

"Perlu didiskusikan ke pengusaha, terutama yang mikro. Apa yang bisa membuat mereka butuhkan supaya tetap bertahan dalam situasi ini sehingga stabilitas ekonomi dapat terjaga. Selain itu, yang tak kalah penting, kepala daerah harus memastikan ketersediaan bahan pokok," kata Tito.

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.