Pandemi Covid-19, DPR Minta Pemerintah Kaji Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020

DPR Gelar Rapat Paripurna Masa Persidangan II — Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (kedua kanan) memimpin Rapat Paripurna pembukaan Masa Sidangan II 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (13/1/2020). Dengan dibukanya masa sidang II, maka waktu reses anggota DPR pada 18 Desember hingga 12 Januari telah berakhir. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah mengkaji lagi pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 menyusul pandemi global virus coron atau Covid-19.

Menurut Dasco, pemerintah harus menghitung apakah perlu Pilkada serentak ditunda atau tetap sesuai jadwal pada September 2020. Sebab, Covid-19 dinilai memiliki potensi mengganggu proses Pilkada Serentak.

"DPR RI meminta kepada Pemerintah untuk mengkaji pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di tengah menjalarnya wabah nasional virus corona. Apakah pelaksanaan Pikada Serentak dimudurkan atau tetap sesuai agenda yang sudah disepakati, dengan catatan memberlakukan mekanisme tertentu guna menghindari penyebaran virus corona ini," ujar Dasco kepada wartawan, Senin (16/3/2020).

DPR meminta Kemenko Polhukam, Kemendagri, KPU, Bawaslu dan masyarakat pemantau pemilu duduk bersama mencari solusi di tengah bencana nasional Covid-19. Semua stakeholder diminta untuk mengkaji mekanisme pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 alternatif.

"Tentu mekanisme Pilkada yang dirancang ini adalah alternatif dari Pemerintah apabila virus corona masih menjadi wabah nasional," kata Dasco.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

e-rekap sistem baru di pilkada serentak 2020

2 dari 2 halaman

Kampanye Virtual

Ilustrasi pilkada serentak (Liputan6.com/Yoshiro)

Menurut Waketum Gerindra itu, dapat dilakukan langkah antisipatif kampanye model virtual melalui media sosial. Menurutnya, kampanye tanpa tatap muka dengan melibatkan massa sangat mungkin dilakukan di era digital.

"DPR RI menilai langkah antisipatif dengan membuat model kampanye via media sosial. Penyebaran gagasan, program dan janji kampanye sementara dilakukan lewat media massa atau platform lain yang tak memerlukan tatap muka langsung," kata Dasco.

Reporter: Ahda Bayhaqi

Sumber: Merdeka.com

COVID-19
Bencana Alam
Penyebaran Covid-19 ke seluruh penjuru dunia diawali dengan dilaporkannya virus itu pada 31 Desember 2019 di Wuhan, China
Lihat Selengkapnya
COVID-19
DPR
Organisasi
DPR adalah lembaga legislatif yang anggotanya terdiri dri anggota partai politik terpilih dari hasil pemilu.
Lihat Selengkapnya
DPR
Corona
Bencana Alam
Virus Corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan.
Lihat Selengkapnya
Corona
Pilkada Serentak 2020
virus corona