Pemprov DKI Anggarkan Rp 54 Miliar Tangani Wabah Corona

Oleh Liputan6.com pada 11 Mar 2020, 06:04 WIB
Diperbarui 11 Mar 2020, 06:04 WIB
Melihat Posko COVID-19 Dinas Kesehatan DKI Jakarta

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memanggil sejumlah organisasi terkait membahas penanganan corona. Bersama dengan sejumlah organisasi itu, Pemprov akan membahas langkah dan kebijakan yang akan diambil terkait acara yang melibatkan banyak orang.

Ketua tim tanggap Covid-19 Pemprov DKI Catur Laswanto menyebutkan organisasi yang akan diundang berdiskusi antara lain organisasi profesi, para ahli epidemic, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dan pihak berkaitan dengan keramaian.

"Dari diskusi ini kita akan segera ambil keputusan untuk dijadikan dasar perangkat Pemprov dan masyarakat berkaitan dengan keramaian," kata Catur di Balai Kota, Selasa (10/3).

Menindaklanjuti wabah virus corona atau Covid-19, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mengalokasikan anggaran Rp 54 miliar untuk penanganan wabah Corona, Covid-19. Anggaran ini berasal dari anggaran belanja tidak terduga tahun 2020.

"Pemprov DKI menyediakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 54 miliar untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang semula tidak teralokasikan di SKPD masing-masing dalam hal ini utamanya Dinas Kesehatan," ujar Catur.

Budget BTT Pemerintah Provinsi DKI tahun 2020 sebesar Rp 188 miliar. Penggunaan anggaran BTT berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Di Pasal 55 Ayat 4, BTT dijelaskan sebagai pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

"Apabila tidak ditangani akan menimbulkan kerugian besar oleh daerah," tukasnya.

 

2 dari 3 halaman

Tambah RS Rujukan

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Widyastuti menjelaskan penggunaan BTT itu difokuskan untuk keperluan segala fasilitas kesehatan, pelindung diri tenaga medis, serta desinfektan untuk transportasi dan ruang publik.

"APD (alat pelindung diri) dengan mempertimbangkan prinsip pencegahan infeksi, kemudian aspek upaya kesehatan masyarakat. Kita tahu setiap kasus yang kita awasi teman-teman kami di lapangan turut memantau dan menginvestigasi di lapangan sehingga juga membutuhkan ADP," ujar Widyastuti.

Diketahui, pemerintah menyatakan ada 19 kasus positif virus corona di Indonesia. Dari jumlah tersebut, dua kasus dinyatakan negatif namun tetap mendapatkan pemantauan lebih lanjut untuk memastikan kondisi pasien sembuh.

Di Jakarta, pemerintah menujuk 3 rumah sakit sebagai rujukan bagi pasien dalam pengawasan (PDP) dan orang dalam pengawasan (ODP), yaitu; RS Persahabatan, RS Pusat Angkatan Darat, dan RS Penyakit Infeksi Sulianti Saroso. Jumlah rumah sakit rujukan direncanakan akan ditambah.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓