Ada Poster Dirinya Kritik Pemerintah, Surya Paloh: Entah Siapa yang Main Dagelan?

Ketum PKS Sohibul Iman Temui Surya Paloh — Ketum Partai Nasdem Surya Paloh. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menanggapi beredarnya poster dirinya yang disertai pesan kritik NasDem terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Termasuk pesan yang menolak Omnibus Law.

Dengan santai, Surya menyatakan bahwa poster tersebut seharusnya tidak perlu dipercaya oleh masyarakat. Poster tersebut, lanjut dia, merupakan bagian sebagai realitas kehidupan berpolitik.

"Poster begitu saja kamu percaya. Itulah hidup," katanya usai bertemu Pengurus Pusat Golkar, di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Senin (9/3/2020).

Dia pun enggan mengomentari siapa yang bermain di balik hadirnya poster demikian. Dia bahkan menegaskan bahwa poster tersebut tersebut sebagai dagelan.

"Klarifikasi pastilah itu, entah siapa yang main-main dagelan seperti itu," tukas dia.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya gerah dengan munculnya spanduk-spanduk provokatif yang mengatasnamakan partainya dengan menyerang Presiden Joko Widodo. Pasalnya, dalam spanduk yang tersebar di beberapa kota itu selalu menyertakan gambar Surya Paloh dan Jokowi.

Dia mengatakan, pihaknya menemukan adanya spanduk provokatif itu di beberapa kota besar, seperti Jakarta, Bali dan Banten.

"Spanduknya sempat muncul di beberapa tempat, yaitu di Jakarta, Banten dan Bali," katanya, Sabtu (7/3/2020) malam.

Willy mengakui, pihaknya cukup kaget dengan adanya spanduk provokatif yang menyerang Presiden Jokowi itu. Apalagi, dalam spanduk itu bertuliskan Partai NasDem menolak Omnibus Law, dan menyebut Presiden Jokowi sebagai pengkhianat.

"Soal Omnibus Law, Fraksi Partai NasDem di DPR RI paling terdepan mendukung. NasDem lah yang pasang badan terdepan untuk Omnibus Law," tambahnya.

2 dari 2 halaman

Siapkan Upaya Hukum

Terkait dengan munculnya spanduk provokatif itu, dia menilai sebagai upaya adu domba antara Partai NasDem dengan Jokowi. Apalagi, spanduk tersebut muncul pertama kali di Jakarta, namun saat diketahui langsung diturunkan.

"Itu adalah tindakan pengecut. Maksudnya mungkin hendak menolak Omnibus Law, tapi pakai nama orang lain, itu pengecut namanya," tegasnya.

Bagi Willy, bukan materinya benar atau salah yang menjadi persoalan. Sikap menolak atau mendukung sesuatu itu hal biasa di alam demokrasi saat ini. Namun mencatut nama pihak lain dan tidak jantan dalam menyatakan sikap diri, itulah yang menjadi soal utamanya.

Untuk itu, dalam waktu dekat pihaknya akan mengambil langkah hukum terkait dengan upaya provokasi tersebut. Selain itu, pihaknya kini juga tengah melakukan penelusuran, siapa aktor di balik pemasangan spanduk provokatif tersebut.

"Kita akan telusuri siapa aktor dibalik ini semua. Selain itu kita juga akan siapkan upaya hukum," tandasnya.

Reporter: Wilfridus Setu Embu/Merdeka.com

Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh temui pimpinan Partai PKS (30/10/19). Tujuan pertemuan itu disebut untuk selamatkan demokrasi Indonesia.

Jokowi
Tokoh
Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Indonesia yang memenangi Pemilihan Presiden bersama wakilnya Jusuf Kalla pada 2014
Lihat Selengkapnya
Jokowi
Partai Nasdem
Surya Paloh