Menko PMK: Revisi Cuti Bersama 2020 Sesuai Arahan Presiden Jokowi

Menko PMK Gelar Rapat Bahas Jaminan Kesehatan Nasional — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy (kanan) saat memimpin rapat koordinasi tingkat menteri di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (17/2/2020). Rapat tertutup tersebut membahas program jaminan kesehatan nasional. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan perubahan cuti bersama 2020 sesuai arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Alasannya, agar memberi dampak positif terhadap perekonomian Indonesia.

"Sesuai dengan arahan Pak Presiden, supaya libur pada 2020 untuk dievaluasi kembali. Pertimbangannya adalah penetapan cuti yang tepat akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional," ujar Muhadjir di Kantor Kemenko PMK Jakarta, Senin (9/3/2020).

Muhadjir mengatakan, hari libur nasional dan cuti bersama 2020 awalnya berjumlah 20 hari. Setelah direvisi, kini jumlahnya menjadi 24 hari di mana ada penambahan empat hari cuti bersama.

"(Revisi hari libur) juga akan dapat digunakan untuk lebih saling mengenal negara kita oleh masyarakat kita, agar saling kenal, saling tahu, dalam rangka untuk membangun Indonesia Sentris, persatuan Indonesia, NKRI. Maka libur ini bisa dimanfaatkan oleh semua pihak," jelas dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pemerintah merevisi Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2020. Revisi Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2020 ini disepakati dalam rapat di Kemenko PMK, Jakarta, Senin (9/3/2020). Ada tambahan 4 hari Cuti Bersama.

2 dari 3 halaman

Rincian

Adapun Cuti Bersama Maulid Nabi Muhammad SAW yang semula hanya 29 Oktober ditambah menjadi 30 Oktober. Kemudian, tambahan cuti bersama pada 21 Agustus untuk Tahun Baru Hijriah.

Selain itu, pemerintah juga menambah Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri di tanggal 28-29 Mei 2020. Mulanya, cuti bersama Hari Raya Idul Fitri hanya 24-25 Oktober.

Keputusan ini ditandatangani oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah, dan Menteri Agama Fachrul Razi melalui surat keputusan bersama. Adapula Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo.

3 dari 3 halaman