Mahfud Md: Bakamla Koordinator Omnibus Law Keamanan Laut

Liputan6.com, Jakarta Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan, pemerintah terus menggodok omnibus law keamanan laut, yang kini sudah masuk dalam prolegnas 2020 di DPR.

Dia menyebut, ke depan Bakamla yang menjadi koordinatornya. Meskipun tak akan menghilangkan kewenangan lembaga atau institusi lain, semacam TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan, ataupun Polair.

"Omnibus Law tentang Keamanan Laut di mana Bakamla akan menjadi koordinator dari itu semua, tanpa menghilangkan kewenangan masing-masing. Tetapi tidak boleh tumpang tindih, itu prinsipnya. Dan itu akan dimulai tahun ini," kata Mahfud di kantornya, Jakarta, Kamis (5/3/2020).

Dia mengingatkan, aturan ini, akan mencangkup banyak hal. Misal seperti penangkapan ikan secara ilegal, imigran gelap, dan sebagainya.

Mahfud kembali menegaskan, meski banyak yang diatur, semua pihak akan tetap jalan dengan saling koordinasi, agar dalam menjalankan aturan tidak banyak pintu yang dilalui.

"Itu masing-masing punya kewenangannya. Nanti masing-masing mau dikoordinasikan, bukan mau diubah," ungkap Mahfud.

Dia pun memberi contoh, bahwa memang ada tabrakan aturan mengatur laut. Di mana menurutnya, setiap lembaga punya undang-undang sendiri.

"Sehingga yang nangani hal yang sama, kadang kala kapal satu yang sama itu ditangani berbagai instansi yang berbeda, yang satu nangkap yang satu membebaskan, kadang kala," pungkasnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini: