Sukses

Corona Merebak, Pemerintah Diminta Perjuangkan Nasib Jemaah Haji dan Umrah

Anggota Komisi IX DPR ini mengatakan jangan sampai 230.000 jemaah haji Indonesia malah terkendala keberangkatannya akibat corona.

Liputan6.com, Jakarta - Komisi IX DPR RI mendorong pemerintah untuk memperjuangkan kepastian nasib para jemaah haji dan umrah untuk berangkat ke Tanah Suci. Hal ini menyusul merebaknya virus corona di sejumlah negara.

"Tadi kita minta Menteri Kesehatan untuk memastikan bahwa jemaah yang umrah tetap bisa diberangkatkan. Bagimana caranya tentu Pemerintah diminta lakukan upaya diplomasi dengan Saudi," kata Anggota Komisi IX DPR Saleh P Daulay dalam pertemuan dengan Kementerian Kesehatan di Jakarta, Rabu (4/3/2020).

Politikus PAN ini mengakui, saat ini aspek kesehatan menjadi poin penting yang diperhatikan dunia. Termasuk oleh pemerintah Arab Saudi menyusul merebaknya Covid-19.

Pihaknya pun menyarankan demi memastikan kesehatan para jemaah, tes kesehatan perlu dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. "Kalau perlu kami menyarankan agar calon-calon jemaah umrah diobservasi dulu, katakan dideteksi tiap hari bagaimana kesehatannya," ungkapnya.

"Kalau sehat walafiat, seharusnya tidak ada halangan untuk diberangkatkan. Tentu itu kan usulan dari kita. Mudah-mudahan bisa disampaikan ke pemerintah Saudi," ujar Saleh.

Dia pun berharap, merebaknya Covid-19 tidak sampai berdampak pada keberangkatan jemaah haji asal Indonesia. Mengingat berdasarkan jadwal, mereka seharusnya akan berangkat dalam waktu 3-4 bulan ke depan.

"Jangan sampai 230.000 jemaah haji Indonesia malah terkendala keberangkatannya," kata dia.

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Perlu Jalan Keluar

Pemerintah, lanjut Saleh, juga perlu memikirkan jalan keluar bagi para jemaah haji, jika pada waktu yang dijadwalkan mereka tidak bisa juga berangkat ke Arab Saudi.

"Kita berharap dalam 1-2 bulan ke depan ini virus bisa ditangani dan penyebaran bisa dieliminir dan mudah-mudahan jemaah haji kita bisa berangkat. Namun andaikata tidak bisa harus ada solusi," tegasnya.

"Karena haji itu pada bulan tertentu. Jadi tidak bisa diganti bulannya, diganti tanggalnya. Beda dengan kongres. Kalau haji tidak bisa (ditunda)," tandasnya.

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.