Soal Revitalisasi Monas dan Formula E, Komisi D DRPD DKI Dukung Langkah Ombudsman

Melihat dari Ketinggian Proyek Revitalisasi Taman Selatan Monas — Suasana proyek revitalisasi Taman Sisi Selatan Monumen Nasional dilihat dari ketinggian, Jakarta, Minggu (19/1/2020). Proses revitalisasi kawasan Monas menggunakan skema multi-years dalam waktu tiga tahun dari 2019 hingga 2021. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah mendukung langkah Ombudsman DKI Jakarta terkait Monas. Ombudsman Jakarta akan melakukan klarifikasi ke sejumlah pihak terkait revitalisasi Monas saat ini.

Oleh karena itu, Ombudsman berencana memanggil Pemerintah Provinsi Jakarta dan komisi pengarah terkait pemanfaatan kawasan Monumen Nasional (Monas) untuk revitalisasi dan lintasan Formula E.

"Sangat mendukung. Saya sebagai Ketua Komisi D, emang bagusnya semua pihak turun," kata Ida, Jumat (28/2/2020).

Politikus PDIP itu turut mempertanyakan alasan konkret adanya gelaran balap mobil listrik skala internasional dilakukan di kawasan Monas. Sebab, selama rapat di komisi, dinas terkait seperti Dinas Citata, Dinas Kehutanan, mengklaim revitalisasi hanya untuk beutifikasi kawasan Monas sebagai cagar budaya nasional.

Nyatanya, kata Ida, kawasan Monas justru dijadikan lintasan mobil balap Formula E.

"Terkait Formula E dan revitalisasi Monas, waktu paparan dinas hanya mengatakan untuk keindahan Monas bukan Formula E, tapi kenyataannya untuk Formula E," tukasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Revitalisasi area Monas menjadi perhatian warganet karena dianggap mengurangi jumlah ruang terbuka hijau. UPK Monas menyebut keputusan revitalisasi telah diketahui Kementerian Sekretariat Negara.

2 dari 2 halaman

Pastikan Tak Ada Pelanggaran

Sebelumnya, Ombudsman RI Jakata akan memanggil sejumlah pihak terkait revitalisasi Monumen Nasional (Monas) dan pemanfaatan kawasan Monas untuk lintasan balap Formula E.

Kepala Ombudsman Jakarta Teguh Purnomo menjelaskan alasan pemanggilan pihak terkait guna memastikan tidak ada pelanggaran aturan selama revitalisasi dilakukan.

"Untuk memastikan bahwa persetujuan atas revitalisasi tersebut berdasarkan kajian yang memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial, dan atau lanskap budaya asli, Ombudsman RI perwakilan Jakarta Raya akan meminta keterangan dari Pemprov DKI Jakarta terkait kajian yang telah mereka lakukan” ujar Teguh dalam siaran persnya, Jumat (28/2/2020).

Pemanggilan ini, kata Teguh, dianggap penting sebab kawasan cagar budaya Monas merupakan aset Pemprov DKI Jakarta sebagaimana tercatat dalam registrasi nasional cagar budaya. Dia merinci ada dua cagar budaya di satu wilayah yang sama yakni tugu Monas dan kawasan Monas.

Teguh menuturkan, kawasan Monas sebagai cagar budaya dilindungi oleh undang-undang Pasal 1 Ayat 6 Nomor 11 tentang cagar budaya. Untuk itu, kata dia, ada perlakuan khusus terhadap kawasan Medan Merdeka, lokasi yang juga diatur dalam Keputusan Presiden nomor 25 tahun 1995.

"Walaupun merupakan aset Pemprov DKI Jakarta, namun dengan adanya Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1995 tentang Penataan Kawasan Medan Merdeka maka persetujuan terkait penataan kawasan cagar budaya Monas berada di Komisi Pengarah Kawasan Medan Merdeka, tidak di tangan Gubernur sebagaimana cagar budaya dan kawasan cagar budaya lain yang tercatat sebagai aset daerah," tukasnya.

Ombudsman, imbuh Teguh, juga menengarai adanya maladministrasi yang dilakukan oleh tim sidang pemugarah (TSP) terhadap pengaspalan cobblestone Monas untuk lintasan Formula E.

"Kami menduga, tim sidang pemugaran tidak merujuk pada Pasal 86 undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya," pungkasnya.

Reporter: Yunita Amalia

Sumber: Merdeka