Sukses

Anies, Ridwan Kamil, Wahidin Halim Tak Hadir Rapat Banjir, DPR Meradang

Nada bicara Restu meninggi, karena menurutnya pembahasan di DPR penting untuk masyarakat yang terdampak.

Liputan6.com, Jakarta - Komisi V DPR menggelar rapat dengan Menteri PUPR, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, dan Gubernur Banten, serta BMKG dan Basarnas. Rapat itu membahas penanganan banjir di Jabodetabek. Namun, para Gubernur tidak hadir.

Ketidakhadiran para gubernur ini sontak mendapatkan respons keras oleh anggota Komisi V, Sadarestuwati dari Fraksi PDIP geram gubernur tidak ada yang hadir pada rapat yang dinilai penting itu.

Nada bicara Restu meninggi, karena menurutnya pembahasan di DPR penting untuk masyarakat yang terdampak.

"Tapi rapat yang begitu pentingnya seperti ini, Pak Menteri saja sudah berkenan hadir, seluruh mitra kita berkenan hadir seluruh mitra kita berkenan hadir kenapa yang lainnya tidak. Untuk apa kita hadir di sini kalau yang berkepentingan saja tidak ada di sini, saya kira perlu dievaluasi," ujar Restu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Restu menyayangkan para gubernur seolah menyepelekan rapat dengan dewan. Padahal, kata dia, penting untuk memecahkan solusi bersama antara pemerintah pusat, daerah dan DPR.

Restu setuju rapat ini ditunda. Dia menyayangkan para gubernur yang hanya ramai bicara di media.

"Tetapi ketika kita mau bicara baik-baik untuk selesaikan itu semua ternyata tidak ada itikat baik," ucapnya.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Apresiasi Menteri PUPR

Anggota Komisi V DPR Fraksi Nasdem Roberth Row juga meradang dengan ketidakhadiran para gubernur. Menurutnya perlu pemecahan masalah agar Jakarta tidak tiap tahun banjir.

Dia mengapresiasi Menteri PUPR yang menyempatkan datang untuk rapat. Sebaliknya, Roberth mengecam para gubernur yang seolah tak peduli.

"Tidak usah lagi pimpinan daerah sok pintar lakukan itu maka itu bisa teratasi semuanya, tidak usah sok jagolah, itu bukan orang bodoh yang buat itu ahli. Kita tidak perlu capekkan diri, percuma kalau kepala daerah tidak punya hati untuk itu," tegasnya.

 

Reporter: Ahda Bayhaqi/Merdeka.com

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.