Jakarta Banjir, PSI: Anies Tidak Bisa Selalu Lempar Masalah ke Pemerintah Pusat

Oleh Liputan6.com pada 23 Feb 2020, 22:19 WIB
Diperbarui 23 Feb 2020, 22:19 WIB
Hujan Deras, Ratusan Rumah di Cipinang Terendam Banjir
Perbesar
Warga berada di depan rumah saat banjir di kawasan Cipinang, Jakarta Timur, Minggu (23/2/2020) dini hari. Hujan deras yang mengguyur Jakarta dan sekitarnya sejak Sabtu malam ditambah buruknya drainase menyebabkan ratusan rumah di Cipinang terendam banjir. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta Wilayah Jakarta kembali digenangi banjir usai hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi Sabtu, 22 Februari 2020 hingga Senin dini hari.

Kali ini, banjir menggenang di 36 kecamatan di wilayah ibu kota. Terkait banjir kali ini, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta menilai Gubernur Anies Baswedan sama sekali tidak peduli masalah banjir.

"Pak Anies sudah menjadi gubernur hampir 2,5 tahun, tapi program antisipasi banjir hanya jalan di tempat. Pada tahun 2018 sampai 2020, Kementerian PUPR tidak bisa menjalankan normalisasi karena Pemprov DKI tidak mau membebaskan lahan. 3 tahun terbuang percuma,” kata Justin Adrian, Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI.

Menurut data Badan Meteorologi, Kilmatologi, dan Geofisika (BMKG), hujan lebat terjadi di wilayah Jakarta dan Bekasi. Sementara itu, daerah Bogor dan Depok hanya hujan ringan, sehingga ketinggian pintu air Depok dan Katulampa Bogor berstatus siaga 4 (normal).

"Dari data curah hujan dan ketinggian pintu air, jelas sekali bahwa banjir hari ini adalah karena hujan lokal. Wilayah-wilayah seperti Menteng, Tebet, dan Kuningan yang biasanya aman tapi hari ini justru mengalami banjir. Pak Gubernur tidak punya alasan untuk menyalahkan hujan di Bogor dan tidak bisa melempar masalah ke pemerintah pusat,” ucap Justin.

Lebih lanjut, Justin menjelaskan, Gubernur Anies Baswedan mewarisi anggaran yang sangat besar. Dari tahun 2018 sampai 2020, total APBD mencapai Rp 258 triliun.

"Sayangnya, Pak Gubernur tidak memiliki kemauan dan keberanian untuk mengatasi banjir. Bahkan, karena Pemprov DKI lambat membebaskan lahan, masih belum jelas apakah Kementerian PUPR bisa melakukan normalisasi sungai pada 2021,” tutur Justin.

 

Scroll down untuk melanjutkan membaca

Bandingkan Anggaran Formula E

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Justin Adrian
Perbesar
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Justin Adrian. (Istimewa)

Justin menjelaskan, anggaran penanganan banjir pada APBD 2020 senilai Rp 2,5 triliun. Angka tersebut masih kurang Rp 1 triliun jika dibandingkan yang tertera pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebesar Rp 3,5 triliun.

Sementara itu, anggaran untuk Formula E di APBD 2020 mencapai Rp 1,2 triliun.

"Selalu banyak alasan dan pembenaran mengapa banjir masih terjadi. Sedangkan untuk event balapan Formula E, semua SKPD digerakkan begitu cepat, sampai banyak aturan dan mekanisme dilompati,” pungkasnya.

Scroll down untuk melanjutkan membaca

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Lanjutkan Membaca ↓

Tag Terkait