Kata Wakil Ketua Komisi III Soal Usulan Mahfud Tentang Polsek Tak Sidik Perkara

Liputan6.com, Jakarta - Keberadaan Polisi Sektor (Polsek) merupakan perpanjangan tangan Polri ke masyarakat di tingkat kelurahan ataupun pedesaan dalam hal penegakan hukum. Ketiadaan kewenangan penyidikan dan penyelidikan di tingkat Polsek ditegaskan Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni akan membuat pelayanan cepat atas pelanggaran hukum yang terjadi menjadi lambat dan terkendala.

"Saya sebagai wakil Ketua Komisi 3 secara Pribadi tidak setuju dengan usulan Pak Mahfud. Tujuan keberadaan Polsek adalah untuk memudahkan pelayanan terhadap masyarakat dalam penegakan hukum,” tegas Sahroni lewat keterangan pers, Rabu (19/2/2020).

Sahroni mengingatkan, Polsek tidak hanya menangani kasus kecil, tapi semua jenis kasus kejahatan, termasuk pembunuhan, narkoba, traficking dan lainnya. Polsek Tualang misalnya yang pekan lalu mengungkap peredaran gelap narkotika jenis ganja kering seberat 29, 6 Kg di Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Riau. Ada pula kasus pembunuhan yang diungkap Polsek Sipispis dalam waktu kurang lebih 8 jam.

“Dengan adanya Polsek, Polri dapat merespons cepat segala pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah. Terlebih Indonesia memiliki daerah yang sangat luas, bayangkan jika semua dibebankan di tingkat Polres atau Polda, penumpukan perkara akan sangat besar,” kata Sahroni.

“Kehadiran negara dalam penegakan hukum akan terkendala jika usulan tidak adanya kewenangan penyelidikan dan penyidikan itu disetujui,” timpal politisi NasDem ini.