Polri Akan Tindak Tegas WNI Eks ISIS yang Memaksa Masuk Indonesia

Kabaharkam Polri Komjen Pol Agus Andrianto, Jumat siang (14/2/2020) di Markas Yonif 410/Alugoro Blora (Foto: Liputan6.com/ Ahmad Adirin)

Liputan6.com, Jakarta Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri Komisaris Jenderal Agus Andrianto menyatakan, pihaknya akan menindak tegas WNI eks ISIS yang berusaha kembali ke Indonesia jika benar-benar tiba di tanah air.

"Pokoknya kalau dia (WNI eks ISIS) ada di Indonesia, maka akan dilakukan tindakan," kata Agus Andrianto seperti dikutip dari Antara, Sabtu (15/2/2020).

Para mantan kombatan ISIS itu, menurut dia, sudah bukan warga negara Indonesia lagi ketika mereka membakar paspornya saat bergabung dengan kelompok teroris tersebut.

"Sudah ada undang-undang yang baru disahkan, terkait dengan terorisme, ada kewenangan untuk melakukan pendalaman kepada mereka, akan diberikan upaya hukum terhadap para warga negara (yang bergabung dengan teroris), dan (mereka sudah) bukan warga negara Indonesia karena paspornya dibakar," katanya.

Sebelumnya Pengamat Timur Tengah dan Terorisme, M Syauqillah menyebutkan, keputusan pemerintah tidak memulangkan WNI eks ISIS memberikan dampak baik pada keamanan negara dan masyarakat.

Namun dia mengingatkan, keputusan tersebut juga akan memberikan dampak sebaliknya yakni Indonesia akan ditanya oleh internasional mengapa menolak warga negara. Selain itu juga ada potensi mereka kembali ke Indonesia dengan mengelabui pemerintah.

"Sebetulnya mereka (WNI eks ISIS) tidak dipulangkan pun sekarang bukan berarti itu jaminan mereka tidak pulang, (bahasanya) merembes ke negara kita," ucapnya.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut bahwa status kewarganegaraan 689 Warga Negara Indonesia (WNI) mantan anggota ISIS bukan lagi tanggung jawab pemerintah. Sebab, para teroris lintas batas itu pastinya sudah mengkalkulasi saat mereka berangkat ...

2 dari 2 halaman

Siapkan Skenario Hukum

Oleh karena itu, Syauqillah mengatakan, Pemerintah RI mesti memiliki skenario hukum yang jelas terkait kebijakan pemulangan atau penolakan WNI yang terlibat jaringan ISIS atau terorisme lainnya.

"Ini perdebatan bukan soal memulangkan atau menolak WNI eks ISIS, misalnya kalau menolak maka skenario hukumnya apa, kalau kembali maka skenario hukum apa? Itu harus jelas dulu diatur," ujarnya

Presiden Joko Widodo Buka Rapat Pimpinan TNI-Polri 2024