4 Hal Terkait Keputusan Pemerintah Tolak Pemulangan WNI Eks ISIS

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md menjelaskan, sebanyak 689 WNI eks ISIS itu kini berada di Suriah, Turki, dan beberapa negara lainnya yang terlibat FTF (Foreign Terrorist Fighters).

Keputusan tidak memulangkan mereka kembali ke Tanah Air itu diambil dengan sejumlah pertimbangan, salah satunya yakni demi menjaga 267 juta rakyat Indonesia.

"Karena kalau FTF ini pulang itu bisa jadi virus baru yang membuat rakyat 267 juta tidak aman," ucap Mahfud.

Mahfud mengatakan, pemerintah tetap pada pendiriannya untuk tidak memulangkan WNI eks ISIS ke Tanah Air. Sehingga tak ada opsi lain yang akan diambil.

"Enggak ada (langkah hukum lain yang diambil). Wong mereka pergi dari sini, mau diapain. Kita tidak tahu mereka siapanya," kata Mahfud.

Menurut dia, para WNI eks ISIS tersebut tidak pernah melapor dan hanya ditemukan oleh pihak luar. Bahkan sudah ada yang membakar paspor Indonesia.

"Mereka kan tidak lapor. Hanya ditemukan oleh orang luar. Yang menemukan kan CIA, ICRC, ini ada orang Indonesia. Kita juga enggak tahu apanya. Paspornya udah dibakar, terus mau diapain. Kalau kamu jadi pemerintah mau diapain kira-kira?," kata dia.

"Enggak bisa kan. Ya dibiarin aja. Enggak bisa dipulangkan," sambung Mahfud.

Kendati begitu, pemerintah masih akan mendata jumlah dan identitas WNI eks ISIS. Sementara untuk anak-anak di bawah umur 10 tahun, pemerintah akan mempertimbangkan untuk memulangkan mereka.

"Anak-anak di bawah 10 tahun akan dipertimbangkan tapi case by case," tutur Mahfud.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku tak setuju apabila ratusan Warga Negara Indonesia (WNI) eks ISIS pulang ke tanah air. Namun, Jokowi mengatakan keputusan itu harus dibahas terlebih dahulu dalam rapat terbatas.

"Kalau bertanya pada saya, ini belum ratas lho ya, kalau bertanya pada saya saya akan bilang tidak. Tapi masih dirataskan," kata Jokowi di Istana Negara Jakarta, Rabu, 5 Februari 2020.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjelaskan, pemerintah harus menghitung plus minus apabila WNI eks ISIS itu dipulangkan ke Indonesia. Jokowi mengaku dirinya harus mendengarkan masukan dari kementerian terkait.

Setelah itu, barulah dirinya akan memutuskan hal itu dalam rapat terbatas. Meski begitu, Jokowi telah menerima laporan soal rencana kepulangan WNI eks ISIS.

"Kita ini pastikan harus semuanya lewat perhitungan kalkulasi plus minusnya semuanya dihitung secara detail," jelas dia.