Kapolri: Pengelolaan SIM dan STNK Tetap di Tangan Polri

Oleh Yopi Makdori pada 11 Feb 2020, 20:58 WIB
Diperbarui 11 Feb 2020, 20:58 WIB
Bersama Komisi III DPR, Kapolri Bahas Rencana Kerja 2020

Liputan6.com, Jakarta - Kapolri Jenderal Idham Azis menegaskan bahwa proses pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) serta Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) tetap dipegang oleh Polri.

Menurut Idham, sebelumnya tersiar kabar adanya rencana memindahkan proses pembuatan ketiga surat tersebut ke Kementerian Perhubungan atau Kemenhub.

"Wacana itu saya sudah duduk bicara ketika Ratas (rapat terbatas) dengan Menhub, jadi tidak ada wacana itu. Tetap pengelolaan SIM, STNK dan BPKB di tangan Polri," tegas Idham di Serpong, Tangerang Selatan, Selasa (11/2/2020).

Kapolri menerangkan, Kemenhub justru mewacanakan untuk mengambil dua peran pengelolaan, yakni pengelolaan jembatan timbang dan terminal. Namun untuk hal itu, pihaknya akan bertemu dengan Kemenhub guna membicarakannya.

"Tapi itu nantinya kita akan duduk bersama membangun komunikasi. Apakah nanti dituangkan dalam PP, apakah perubahan UU nanti kami sudah siapkan tim kajian, dari Kemenhub juga menyiapkan tim kajian dan nanti akan duduk bersama," pungkas Idham.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan masih mempercayakan kepada Polri dalam pembuatan SIM dan STNK.

"Sudah dikelola dengan baik oleh Polri, yang paling penting Polri itu memiliki organ-organ di tingkat dua bahkan kecamatan," kata Menhub usai penandatanganan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Bandara Komodo di Jakarta, Jumat (7/2/2020).

2 dari 3 halaman

Soal Jembatan Timbang

Menurut dia, Kemenhub tidak memiliki kelembagaan di daerah seperti yang sudah dibangun Polri.

"Menjadi tidak efisien apabila membuat lembaga baru di sana (daerah), menurut saya pengelolaan Polri sudah bagus, biar kami dukung kegiatan Polri," katanya.

Menhub menuturkan kalaupun ada kerja sama dengan Polri, yakni untuk pengamanan jembatan timbang dan terminal.

"Kalaupun kami diminta untuk sedikit menambah, saya sudah konsultasi dengan Kapolri, saya minta tolong di jembatan timbang dan terminal karena ada law enforcement (penegakan hukum), tentunya nanti di-back up oleh polisi. Supaya jangan mengganggu tim dari Polri, dua tempat saja di terminal dan jembatan timbang," katanya.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Lanjutkan Membaca ↓