KPK Panggil Mantan Sesditjen Pendis Terkait Korupsi di Kemenag

Kasus Suap Bupati Sidoarjo, KPK Rilis Hasil OTT Rp 1 Miliar — Juru Bicara KPK, Ali Fikri memberikan keterangan terkait OTT di Sidoarjo di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (8/1/2020). Keenam tersangka tersebut adalah Sidoarjo Saiful Ilah, Sunarti Setyaningsih, Judi Tetrahastoto, Sanadjihitu Sangadji dan Ibnu Ghopur dan Totok Sumedi. (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Liputan6.com, Jakarta - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan mantan Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama (Sesditjen Pendis Kemenag) Affandi Mochtar, Senin (10/2/2020).

Affandi akan dimintai keterangan seputar kasus dugaan korupsi di Kemenag dengan tersangka mantan Pejabat Pembuat Komitmen di Ditjen Pendidikan Islam Kemenag Undang Sumatri.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka USM (Undang Sumantri)," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Undang Sumantri sebagai tersangka korupsi pengadaan peralatan laboratorium komputer untuk Madarasah Tsanawiyah (MTs) dan pengadaan pengembangan Sistem Komunikasi dan Media Pembelajaran Terintegrasi untuk Jenjang MTs dan Madrasah Aliyah (MA) pada Ditjen Pendis Kemenag pada 2011.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Untuk menelusuri kasus korupsi jual beli jabatan yang melibatkan Romahurmuziy, KPK menggeledah Kantor Kemenag Gresik.

2 dari 2 halaman

2 Perkara

Ilustrasi KPK — Gedung KPK (Liputan6/Fachrur Rozie)

KPK menduga Undang melakukan tindak pidana korupsi dalam dua perkara. Perkara pertama, terkait pengadaan peralatan laboratorium komputer Madrasah Tsanawiyah dengan dugaan kerugian keuangan negara setidaknya Rp 12 miliar.

Pada perkara kedua, terkait pengadaan pengembangan Sistem Komunikasi dan Media Pembelajaran Terintegrasi Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah. Diduga terdapat kerugian negara sekitar Rp 4 miliar.

Tersangka Undang diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.