Tahun Depan, Kelurahan Bakal Kelola Anggaran Sebesar Rp1 Miliar

Liputan6.com, Jakarta Dalam rangka meningkatkan pembangunan, Pemerintah Kota Semarang bakal mengalokasikan anggaran minimal Rp1 miliar pada 2021. Anggaran itu nantinya dikeloka lurah bersama masyarakat, guna meningkatkan pembangunan lingkungan. Namun anggaran itu, tidak termasuk honor, RT, RW, LPMK, dan Karang Taruna. 

Hal itu disampaikan oleh Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi saat membuka Musyarawah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Tugu, Jumat (7/2). Alokasi anggaran sebesar Rp1 miliar itu merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Semarang sebagai bentuk akomodasi terhadap usulan perencanaan pembangunan dari bawah (bottom-up).

"Dengan ditentukannya jumlah anggaran yang dikelola, lurah akan memiliki tambahan titel yaitu sebagai Kuasa Pengguna Anggaran. Di mana harus rajin berkeliling untuk membuat program prioritas di lingkungannya serta berkomitmen untuk kreatif dan inovatif sesuai aturan agar membuat wilayahnya maju," ujar Hendi biasa wali kota disapa.

Dari jumlah yang digelontorkan bagi tiap-tiap kelurahan itu, Rp100 juta dialokasikan untuk pemberdayaan perempuan dan kegiatan Posyandu. Sehingga anak-anak di Kota Semarang dapat memiliki asupan gizi yang baik serta terhindar dari ancaman stunting dan kekurangan gizi.

Hendi pun menyampaikan bahwa Musrenbang merupakan sarana penting bagi masyarakat untuk menyampaikan usulan kepada Pemerintah Kota Semarang mengenai prioritas dan program apa yang perlu dilakukan di wilayah masing-masing. Dia juga berharap agar masyarakat dapat memanfaatkan Musrenbang ini untuk menyampaikan gagasan, usulan, ide guna peningkatan pembangunan di wilayahnya sehingga dapat dilakukan dengan cepat.

"Beberapa kali saya didatangi oleh warga yang mengadu adanya jalan yang rusak di kampungnya. Lalu Saya tanya apakah itu sudah disampaikan saat Musrenbang belum? Ternyata belum semua warga paham akan fungsi dari Musrenbang. Ini PR bersama untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa apa pun yang terjadi di lingkungannya harus bisa disampaikan kepada Pemerintah agar dapat dilakukan perbaikan baik lewat Musrenbang, LaporHendi, Medsos, kegiatan jalan sehat, atau disampaikan langsung ke Pak Lurah dan Pak Camat," ujarnya. 

Terkait banjir yang beberapa lalu menimpa wilayah Mangkang, menurut Hendi permasalahan utamanya adalah terkendala soal lahan yang belum dibebaskan. Namun saat ini tujuh bidang lahan sudah dibebaskan Pemkot Semarang.

"Artinya tahun ini, kami akan menagih janji ke Pemerintah Pusat untuk segera dilakukan Normalisasi Kali Beringin dengan anggaran sebesar Rp150 miliar. Melalui kesepakatan tersebut harapannya normalisasi dapat segera terealisasi sehingga tidak ada lagi cerita tentang tanggul jebol dan banjir di wilayah Mangkang," jelasnya. 

Dalam menangani banjir, selama ini Pemkot Semarang melakukan normalisasi di sejumlah sungai seperti Kali Tenggang, Kali Seringin, Kali Banger, Kali Babon, dan Kali Asin. Di samping itu juga mengaktifkan 49 pompa berkapasitas 7.500-12.000 liter per detik.

Semula pada 2011 jumlah wilayah banjir adalah 41 persen kini berkurang menjadi 13,71 persen. Hendi berharap agar tahun ini wilayah Mangkang mulai tersentuh dalam penanggulangan banjir melalui normalisasi kali Beringin.

(*)