Dinas Pariwisata DKI Terus Kampanyekan Formula E Meski Dilarang di Monas

Konvoi Kendaraan Listrik Sambut Formula E 2020 — Mobil BMW i8 Roadster, i8 Coupe dan BMW i3s mengawal konvoi mobil listrik jelang jadwal pelaksanaan balap mobil listrik atau Formula E 2020 di kawasan Sudirman, Jakarta, Jumat (20/9/2019). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menaiki mobil listrik berjenis BMW i8 roadster. (Liputan6.com/Fery Pradolo)

Liputan6.com, Jakarta Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Cucu Ahmad Kurnia memastikan, tak ada kendala apapun dalam mempromosikan perhelatan Formula E di Jakarta. Kendati, acara balap mobil listrik itu dilarang melintas di kawasan Monumen Nasional (Monas).

Saat dihubungi, Cucu memastikan Dinas Pariwisata tetap mengkampanyekan perhelatan akbar tersebut, meski pihak Formula E belum memutuskan lokasi pengganti lintasan balap setelah pemerintah pusat melarang penggunaan kawasan Monas.

"Kita di Dinas Pariwisata terlibat, tapi tidak terlibat sampai sejauh penyelenggaraan secara detail. Kita hanya bagian campaign kegiatan ini," ujar Cucu, Jumat (7/2/2020).

Ia menambahkan, di manapun lokasi Formula E, tugas utama Dinas Pariwisata yakni mengkampanyekan acara tersebut ke seluruh lapisan masyarakat.

Cucu menyatakan, Dinas Pariwisata DKI tidak memiliki kapasitas dalam menentukan lintasan Formula E pengganti kawasan Monas.

"Kita tunggu hasil rapat dari komite, kepengurusannya seperti apa," katanya.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Sekretariat Negara selaku Komisi Dewan Pengarah Kawasan Medan Merdeka tak memberikan izin kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar balap mobil listrik atau Formula E di area Monas. Pemerintah pusat hanya memberi izin acara itu dihelat di luar...

2 dari 2 halaman

Kurang Koordinasi

Banner Infografis Sirkuit Formula E Dilarang di Monas. (Liputan6.com/Abdillah)

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh menilai larangan Formula E dilakukan di kawasan Monas adalah indikasi kurang koordinasi antara Pemerintah Provinsi DKI dengan pemerintah pusat.

Namun begitu, ia mengimbau agar pelaksanaan Formula E dilakukan tepat waktu. Acara ini menurut Nova menjadi momentum bagi Jakarta ke ranah internasional. Apalagi jika perpindahan ibu kota terealisasi, kesempatan Jakarta mempromosikan objek wisata melalui Formula E adalah hal baik.

"Yang paling penting kan hampir seluruh fraksi di DPRD setuju. Kalau ibu kota pindah apa yang diharapkan dari Jakarta," kata Nova.

Berbeda dengan Nova, Fraksi PSI justru meminta anggaran Formula E sebesar Rp 1,2 triliun dialihkan ke penanganan antisipasi banjir. Hal itu seiring dengan larangan penggunaan kawasan Monas sebagai lintasan balap.

"Awal tahun baru 2020 Jakarta mengalami banjir besar, padahal cuma hujan sehari. Seharusnya antisipasi banjir menjadi prioritas utama Pemprov DKI, bukan Formula E," ucap anggota Komisi D DPRD Fraksi PSI Justin Adrian melalui keterangan pers.

Justin menilai, dengan adanya penolakan ini, sebaiknya Pemprov DKI meninjau kembali acara Formula E. Apalagi, jika lokasi dipindahkan ke jalan-jalan umum, maka akan menyebabkan kemacetan parah.

Ia kembali mengingatkan alasan penolakan PSI beralasan kuat yakni tidak adanya manfaat dari perhelatan tersebut. Rencana perhelatan Formula E, menurut Justin, justru menunjukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak mempunyai prioritas yang jelas.

“Dari awal, kami menolak karena manfaat acara ini tidak jelas. Saya usul, sebaiknya Formula E dibatalkan, lalu uangnya buat antisipasi banjir yang lebih mendesak,” ucap Justin.

Reporter: Yunita Amalia

Sumber: Merdeka.com

Tidak Terapkan WFH, ASN Pemprov DKI Jakarta Kembali Bekerja Usai Libur Lebaran