Demokrat dan PKS Pertanyakan Nasib Usulan Pansus Jiwasraya di Rapat Paripurna

Liputan6.com, Jakarta - Fraksi Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta pimpinan DPR RI segera menindaklanjuti usulan pembentukan Pansus Jiwasraya. Hal ini disampaikan dalam rapat paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (6/2).

Politisi Demokrat, Sartono Hutomo meminta kejelasan usulan pembentukan pansus Jiwasraya yang disampaikan ke pimpinan DPR. Termasuk penjelasan terkait proses-proses yang bakal dilewati setelah usulan masuk ke pimpinan DPR RI.

"Kami mohon penjelasan perihal surat terkait pansus hak angket Jiwasraya, yang telah ditandatangani 104 anggota. Menjelaskan tahapan-tahapan proses yang telah ditindaklanjuti dari pimpinan," ungkapnya.

Menurut dia, kasus Jiwasraya merupakan peristiwa yang harus ditangani dengan serius. Mengingat potensi kerugian mencapai Rp 16 triliun.

"Saya pikir harus cepat dituntaskan secara gamblang terang benderang dan menyeluruh supaya gak terjadi salah sangka sesama anak bangsa ini. Dalam forum ini kami memohon untuk secepatnya mengadendakan dan ditindaklanjuti proses yang sudah kita sampaikan suratnya kepada pimpinan," tegas dia.

Senada dengan itu, Politisi PKS Ahmad Junaidi Auly menyampaikan kompleksitas masalah Jiwasraya.

"Pertama terkait potensi kerugian negara yang cukup besar, kemudian adanya dugaan kejahatan yang terorganisir, dugaan manipulasi laporan keuangan, sehingga mengaburkan publik dalam menilai kinerja perusahaan. Kemudian adanya dugaan kelemahan pengawasan OJK dan Kementerian BUMN," ujar Junaidi

Dengan demikian, kasus Jiwasraya merupakan kasus yang melibatkan banyak sektor dan pihak. Karena itu keberadaan pansus Jiwasraya sangat dibutuhkan.

"Kita juga sudah tahu, bahwa sudah ada surat masuk ke pimpinan DPR terkait usulan pansus hak angket yaitu dari fraksi Partai Demokrat dan PKS. Karena itu, dalam kesempatan ini kami ingin menekankan bahwa agar usulan pansus hak angket ini segera ditindaklanjut," ujar dia.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: