Musrenbang Banyuwangi Bahas Pembangunan SDM dan Penurunan Angka Stunting

Musrenbang kecamatan ini sekaligus menjadi tahap awal penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) di tahun 2021. Dalam rapat tersebut, masing masing kecamatan mengusulkan program yang perlu mendapatkan dukungan dari dana APBD kabupaten. Semua program akan masuk ke dalam pagu indikatif kecamatan 2021 dengan alokasi sebesar Rp 115 miliar.

Jumlah pagu indikatif tersebut, kata Anas, telah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Bila di tahun 2018 jumlah alokasi pagu sebesar Rp 85 miliar, meningkat menjadi Rp 90 miliar di tahun 2019, dan Rp 115,3 miliar di tahun 2020.

"Pagu indikatif Rp 115 miliar, jadi tolong diprioritaskan mana yang memang menjadi prioritas untuk dikerjakan," katanya.

Anas menyebutkan bahwa jumlah angka stunting di Banyuwangi sebanyak 8,1 persen, atau masih di bawah lokus stunting di Jawa Timur. Meski demikian, penurunan angka stunting menjadi prioritas.

Dari 25 kecamatan di Banyuwangi, terdapat tiga kecamatan yang menjadi perhatian mengenai stunting, yakni Songgon sebanyak 19,9 persen, Cluring 19,9 persen dan Giri 17,7 persen. Sementara presentase paling rendah ada di Kecamatan Siliragung sebesar 1 persen.

"Jangan hanya usul paving, tapi juga perhatian ke posyandu, kader, untuk memperhatikan kesehatan ibu dan bayi," tambahnya.

Selain itu, Anas juga kembali mengingatkan agar proses pelayanan publik kepada masyarakat jangan sampai dipersulit. Sesuai arahan presiden, urusan birokrasi harus disederhanakan. "Birokrasi harus dipercepat, tidak boleh menyulitkan rakyat," katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Banyuwangi, Suyanto Waspotondo mengatakan dalam Musrenbang kecamatan diharapkan mengutamakan kegiatan lintas desa, yang tidak bisa ditangani di tingkat desa.

"Seperti pembangunan jembatan antar desa, pelatihan melibatkan banyak desa," katanya.

Kemudian tiap kecamatan akan diprioritaskan bila mengusulkan kegiatan penanganan sampah plastik.

"Karena belum banyak memikirkan pengelolaan sampah, hanya pengumpulan sampah, kalau hanya diangkut ke TPA anggaran juga harus terus dikeluarkan oleh DLH," terangnya.

Isu selanjutnya, urusan kesehatan, paradigma preventif, optimalkan layanan sebelum penduduk sakit.

"Seperti arahan sosialisasi, bimbingan tentang penyakit menular misalnya, tentang diabetes di tiap Puskesmas," katanya.