MRT Tunggu Keputusan Pemerintah soal Singgungan Jalur dengan LRT

Liputan6.com, Jakarta - PT MRT Jakarta masih menunggu keputusan pemerintah, baik pusat maupun Provinsi DKI Jakarta, terkait singgungan jalur MRT Utara-Selatan Fase II dengan LRT Timur-Barat.

"MRT tunduk pada apa yang diputuskan pemerintah. Ya makanya kita tunggu keputusan pemerintah," kata Direktur Utama MRT Jakarta William Sabandar usai penandatanganan kerja sama dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) di Jakarta, Rabu (5/2/2020).

Ia mengaku belum akan mengganti rute dan masih menunggu keputusan pemerintah terkait hal itu.

"Belum tuh, kemarin kan Dirjen sudah memberikan keterangan, Pemprov juga memberikan keterangan," katanya seperti dikutip Antara.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mensinkronkan jalur LRT Timur Barat dengan pembangunan MRT Utara-Selatan Fase 2.

"Kami meminta Pemprov DKI untuk mensinkronkan trase LRT dengan pembangunan MRT Utara-Selatan Fase 2 (Bundaran HI-Ancol) dan perencanaan MRT Barat-Timur (Balaraja-Cikarang) yang sudah matang terlebih dulu," kata Direktur Lalu lintas dan Angkutan Kereta Api Kemenhub Danto Restyawan.

Pada prinsipnya, Danto mengatakan Kementerian Perhubungan tidak membatalkan LRT Koridor Timur-Barat dengan rute Pulo Gadung-Kebayoran Lama.

Setiap proses pembangunan dan pengembangan transportasi Jabodetabek berpedoman pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ).

"Ini merupakan salah satu upaya menata sistem transportasi yang terpadu di wilayah Jabodetabek. RITJ ini mengakomodasi sejumlah program dan strategi pembangunan transportasi secara terpadu antara lain integrasi perencanaan jaringan, integrasi prasarana dan pelayanan baik intramoda maupun antarmoda serta integrasi antar moda transportasinya," katanya.

Danto menuturkan, salah satu tahapan yang harus dilakukan pemerintah daerah dalam proses pembangunan perkeretaapian adalah pengajuan trase. Pengajuan ini diusulkan pemerintah daerah untuk mendapatkan persetujuan Menteri Perhubungan.

Saksikan video pilihan di bawah ini: