Sukses

KPK Sebut Jaksa Penyidik Dikembalikan karena Kebutuhan Kejaksaan

Dari keempat orang yang akan kembali ke instansi awal, menurut Ali, masih ada satu yang masih dalam tahap pengkajian.

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut jaksa dan penyidik yang dikembalikan ke instansi awalnya karena kebutuhan organisasi. Diketahui, dua penyidik kembali ke Polri dan dua jaksa kembali ke Kejagung.

"Jadi begini, memang ini ada kebutuhan organisasi baik dari Kepolisian atau dari Kejagung," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (28/1/2020).

Dari keempat orang yang akan kembali ke instansi awal, menurut Ali, masih ada satu yang masih dalam tahap pengkajian. Yakni Rosa, lantaran masa tugasnya baru berakhir pada September 2020 mendatang.

"Namun, informasi terakhir memang untuk pengembalian salah satunya adalah Mas Rosa tadi masih dalam pengkajian kembali informasi dari pihak kepolisian, mengingat masa berakhirnya akan habis di bulan September 2020," kata Ali.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Bukan Penyidik Kasus Suap Komisioner KPU

Ali membantah dua penyidik KPK, Rosa dan Hendra merupakan penyidik yang menangani kasus dugaan suap terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait penetapan anggota DPR RI Fraksi PDIP melalui mekanisme pergantian antar-waktu (PAW).

"Penyidiknya sepengetahuan kami yang menangani perkara Pak WSE (Wahyu Setiawan) dan kawan-kawan bukan tim Mas Rosa. Setahu saya satgasnya bukan. Untuk penyidikan bukan timnya, bukan salah satu tim satgas tim penyidik perkara pak WSE," kata Ali.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

  • Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi
    Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi

    KPK