Ketua MK Keluhkan Pemangkasan Anggaran di 2020

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman mengeluhkan anggaran lembaganya yang dipotong dari tahun sebelumnya. Hal ini dikatakan Anwar di hadapan Presiden Jokowi saat menyampaikan laporan tahunan 2019 di Gedung MK, Selasa (28/1/2020).

Anwar menyebut bahwa pada 2020, MK hanya mendapat alokasi anggaran relokasi sebesar Rp 246.215.842.000 atau sekitar Rp 246 miliar. Menurut dia, jumlah tersebut bahkan tak sampai separuh dari anggaran 2019.

"Jumlah ini jauh lebih sedikit, bahkan tidak sampai separuh, dibandingkan alokasi anggaran tahun 2019, yakni sebesar Rp 539.645.401.000," kata Anwar Usman.

Padahal, kata dia, anggaran tersebut sedianya akan digunakan untuk kegiatan prioritas MK. Misalnya, untuk penanganan perkara perselisihan hasil Pilkada Serentak Tahun 2020.

Bukan hanya itu, Anwar menuturkan anggaran itu juga untuk peningkatan kualitas putusan, kegiatan pendidikan dan pemahaman hak konstitusional warga negara. Kemudian, peningkatan kegiatan kerja sama dalam dan luar negeri.

"Keseluruhan program MK tersebut dirancang sedemikian rupa, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas putusan, dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi," jelas Anwar.

Kepada Jokowi, dia mengatakan bahwa MK telah memiliki sejumlah perencanaan strategis dan kegiatan yang akan dilakukan pada 2020. Salah satunya, menjalankan fungsi dan peran MK, dalam mewujudkan demokrasi berkeadilan.

"Termasuk untuk menghadapi potensi perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan di 270 daerah, selain tugas konstitusional lainnya, yang dilakukan secara rutin, yaitu memeriksa perkara PUU dan lain-lain," tuturnya.