Sekjen Kementerian PUPR Dicecar KPK Soal Proyek Pembangunan Jalan di Kaltim

Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Anita Firmanti Eko Susetyowati (tengah) usai diperiksa KPK. (Liputan6.com/Muhammad Radityo Priyasmoro)

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Anita Firmanti Eko Susetyowati, diperika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini.

Pantauan di lokasi, pemeriksaan berlangsung sejak pagi hingga sore hari ini pukul 16.00 WIB terkait kasus Pengadaan Proyek Jalan di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018-2019. Anita mengaku dicecar pertanyaan terkait tugas pokok dan fungsi selaku Sekjen di Kementerian PUPR.

"Ditanya tugas dari kementerian termasuk kepala biro. Semuanya ada tata peraturan ketata daerahaan," jawab Anita di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (27/1/2020).

Kemudian, terkait keterlibatan dirinya dengan tersangka, Anita enggan berkomentar. Dia mengatakan semua adalah kewenangan penyidik KPK.

"Kewenangan penyidik," singkat dia menandasi.

Diketahui, Anita dipanggil KPK dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka mantan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XII Balikpapan, Refly Tuddy Tengkere.

Terkait kasus ini, KPK telah menetapkan tiga tersangka selain Refly. Mereka adalah Pejabat Pembuat Komitmen di Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional XII Balikpapan, Andi Tejo Sukmono dan Direktur PT Harlis Tata Tahta, Hartoyo.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Irjen Pol Firli Bahuri terpilih menjadi Ketua KPK tanpa voting. Nama Firli sudah jadi kontroversi sejak muncul di publik.

KPK
Organisasi
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi
Lihat Selengkapnya
KPK
Kementerian PUPR
Organisasi
Kementerian PUPR adalah salah satu kementerian yang membidangi urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
Lihat Selengkapnya
Kementerian PUPR