Sukses

Kasus Harun Masiku, Nasdem: Ada Konflik Kepentingan

Komisi III DPR akan meminta keterangan dari Kemenkumham khususnya Keimigrasian terkait Harun Masiku, pekan depan.

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPP Partai NasDem Taufik Basari menyatakan ada konflik kepentingan pada Menkumham Yasonna Laoly dengan posisinya yang juga sebagai petinggi PDI Perjuangan, dalam polemik keberadaan tersangka Harun Masiku.

"Saya melihat ada konflik kepentingan yang semestinya harus dijaga dalam rangka kita sama-sama mendukung penegakan hukum yang berjalan. Kenapa ada konflik kepentingan? Karena ada juga terkait dengan tugas dan kewenangan diri Kementerian Hukum dan HAM, khususnya dalam hal keimigrasian," kata Taufik di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (23/1/2020).

Dia menyebutkan, seharusnya semua pihak bisa menempatkan diri.

"Ketika ada konflik kepentingan dalam suatu perkara atau permasalahan, maka kita harus menempatkan diri. Saya melihat memang ada potensi, posisinya masih potensi konflik kepentingan," ungkap Taufik.

Ia juga meminta agar keterangan dan alasan Ditjen Keimigrasian terkait posisi Harun Masiku ditelusuri lebih mendalam.

"Khusus soal keterangan Dirjen Imigrasi, menurut saya itu juga harus ditelusuri, harus diusut apakah memang ada kesengajaan ataukah ada kesalahan sistem ataukah persoalan administrasi. Tapi bagaimanapun tetap tidak bisa dibiarkan harus diusut tuntas mengenai persoalan keterangan Imigrasi yang mengalami perubahan," terang Taufik.

Dia pun enggan mengomentari banyak mengenai Yasonna yang disebut beberapa pihak belum bisa menempatkan diri. Namun, ia meminta apabila masuk ranah pekerjaan maka tugas dan kewenangan harus profesional dan jalankan etika politik.

"Saya memilih untuk tidak mengomentari personal, tapi lebih ke tugas dan kewenangan saja, mau siapa pun yang duduk sebagai menteri prinsip itu harus berjalan," ucapnya.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Minta Keterangan Kemenkumham

"Menjalankan etika politik termasuk, apalagi ketika itu terkait dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan," tambah dia.

Selain itu, Taufik menyatakan Komisi III DPR akan meminta keterangan dari Kemenkumham khususnya Keimigrasian terkait Harun Masiku, pekan depan.

"Ya akan ditanyakan (Kumham) pekan depan, jadwal saya lihat dulu, tidak hafal," tandas Taufik.

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.