Buruh Tolak RUU Omnibus Law, Mahfud Md: Mana Ada UU Langsung Jadi

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md meminta kepada para buruh agar tidak khawatir dengan adanya Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law. Dia juga membuka pintu kepada mereka agar menyuarkan suara mereka.

"Ya biasa saja, mana ada UU yang langsung jadi, kan pasti ada yang protes ada yang setuju ada yang tidak. Dibahas saja di DPR enggak apa-apa," kata Mahfud Md di Hotel Shang Rila, Jakarta Selatan, Rabu (22/1/2020).

Menurut dia, para buruh berhak memiliki pandangan berbeda, pemerintah siap akan menjelaskan secara rinci mengenai RUU Omnibus Law. Lalu jika mereka memiliki pandangan berbeda, bisa disampaikan para dewan.

"Kalau dia tak mengerti kita jelaskan, kalau dia tak mengerti ya sampaikan ke DPR pasti diakomodasi," kata Mahfud.

Sebelumnya, ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendatangi DPR RI untuk menyampaikan penolakannya terhadap Omnibus Law dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, Senin 20 Januari 2020.

Tidak hanya di Jakarta, gerakan penolakan, serentak juga dilakukan di berbagai provinsi lain di Indonesia. Misalnya Aceh, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Gorontalo.

Presiden KSPI yang juga Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Said Iqbal mengatakan, pada dasarnya kaum buruh setuju dengan investasi. Namun demikian, kaum buruh dipastikan akan melakukan perlawanan, jika demi investasi kesejahteraan dan masa depan kaum buruh dikorbankan.

Saksikan video pilihan di bawah ini: