Sukses

Jokowi Ingin 2024 Seluruh ASN Pemerintah Pusat Pindah ke Ibu Kota Baru

Jokowi telah memerintahkan Menpan-RB mendata jumlah ASN yang bakal diboyong ke ibu kota baru.

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi berharap seluruh Apartur Sipil Negara (ASN) pemerintah pusat di Jakarta bisa dipindahkan ke ibu kota baru di Kalimantan Timur pada 2024. Namun, Jokowi belum bisa merinci berapa jumlah para pegawai yang akan diboyong.

"Insyaallah, kita harapkan seperti itu (seluruh ASN pindah ke ibu kota baru pada 2024)," kata Jokowi saat berbicang bersama wartawan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2020).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu sudah memerintahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo untuk mendata ASN yang bersedia dipindahtugaskan ke ibu kota baru. Kendati, dia memastikan seluruh perangkat pemerintah pusat akan diboyong.

"Pindah semuanya langsung. Itu sudah kita perintahkan kepada Menpan untuk mensurvei dulu kira-kira yang ingin enggak pindah berapa persen. Kita harus tahu dong," tutur Jokowi.

Jokowi menjelaskan, nantinya wilayah ibu kota baru akan dibangun beberapa klaster. Mulai dari pemerintahan, klaster kesehatan, pendidikan, inovasi, hiburan, hingga financial center.

"Selain itu kendaraan yang ingin kita pakai di sana, ini gagasan besarnya adalah transportasi massalnya electric vehicle autonomous. Kendaraan pribadi nanti juga electric vehicle dan autonomous," kata Jokowi menjelaskan.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

RUU Ibu Kota Rampung

Dalam kesempatan yang sama, Jokowi juga mengungkapkan bahwa Rancangan Undang-undang (RUU) ibu kota baru sudah rampung. RUU ibu kota baru itu akan diserahkan kepada DPR pada pekan depan.

"Draf RUU Ibu Kota sudah rampung. Minggu depan, saya harapkan Insyaallah kita sampaikan kepada DPR," kata Jokowi.

Dalam rancangan UU tersebut belum dibahas terkait Jakarta. Dia menjelaskan, nantinya akan dijabarkan terkait proses pemindahan ibu kota baru dipimpin oleh Badan Otorita.

"Mengenai pemerintahan kemungkinan masih di bawah provinsi Kaltim. Tapi nanti kan ini pembahasannya di dewan," ungkap Jokowi.

Terkait badan otorita sendiri, Jokowi belum mau merinci siapa yang akan memimpin. Sebab harus memiliki kriteria yang berat, yaitu mengerti keuangan global, tata kota, serta memiliki jaringan internasional.

"Muda. Kalau nanti dapatnya yang tua juga enggak apa-apa," kata Jokowi.

 

Reporter: Intan Umbari

Sumber: Merdeka.com

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.