Sukses

Adukan Media Terkait Berita Dugaan Suap, PDIP Bantah Ancam Kebebasan Pers

Menurut Wahan, kedatangannya ke Dewan Pers baru sebatas berkonsultasi atas pemberitaan-pemberitaan terkait dugaan suap eks komisioner KPU Wahyu Setiawan yang memojokkan PDIP.

Liputan6.com, Jakarta DPP PDI Perjuangan menyebut tidak sedang mengancam kebebasan pers dengan mengirimkan tim kuasa hukumnya untuk berkonsultasi ke Dewan Pers perihal pemberitaan kasus dugaan suap kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan.

"Kami tidak sedang mengancam kebebasan pers, dengan sikap dan perlakuan media terhadap peristiwa yang kami alami. Walaupun kami merasa dirugikan, sangat dirugikan, dipojokkan," kata Ketua Tim Kuasa Hukum DPP PDIP I Wayan Sudirta di Jakarta, Jumat (17/1/2020).

Hal tersebut disampaikan Wayan, didampingi Teguh Samudera yang juga tim kuasa hukum PDIP, usai berkonsultasi dengan Dewan Pers di Kantor Dewan Pers, Jakarta.

Menurut Wayan, kedatangannya ke Dewan Pers baru sebatas berkonsultasi atas pemberitaan-pemberitaan terkait dugaan suap eks komisioner KPU Wahyu Setiawan yang memojokkan PDIP.

"Kedatangan kami agar Dewan Pers itu menangkap maksud kami bahwa tujuan kedua adalah agar media yang ada sekarang ini jalannya sesuai dengan khittah, sesuai dengan fitrahnya, 'on the track'," katanya.

Kemudian, kata dia, mereka juga meminta jaminan kepada Dewan Pers bahwa jangan sampai ada lagi pemberitaan yang merugikan kepentingan publik, khususnya di lingkungan anggota PDIP.

"Kami merasakan kok konfirmasi ke kami ini sangat kering, kalau dikatakan tidak. Padahal, salah satu roh dan semangat pers agar berita berimbang adalah konfirmasi," katanya.

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Sampaikan Aduan Resmi

Dari hasil konsultasi itu, kata Wayan, Dewan Pers menyarankan untuk menyampaikan pengaduan secara resmi, dan mereka akan menyampaikan kepada DPP PDIP untuk memutuskan langkah apa yang akan diambil selanjutnya.

Sementara itu, Teguh Samudera yang juga tim kuasa hukum juga menyebutkan adanya berita-berita yang sengaja di-'framing" dengan maksud menyudutkan PDIP. Namun, ia enggan menyebutkan berita yang dimaksud, seraya beralasan awak media sebenarnya sudah mengetahuinya.

"Karena ada berita yang mem-'framing' secara politik yang merugikan dan menghancurkan PDIP. Kami mengalami kerugian dari berita ini, seperti apa nih? Kami konsultasi," katanya.

Rencananya, mereka juga akan berkonsultasi kepada Bareskrim Polri, namun Teguh enggan menjelaskan secara rinci mengenai hal tersebut.

"Ya, pengen tahu aja, kan kita orang bodoh. Kita rakyat jelata nggak ngerti, kita tanya dulu supaya langkahnya tidak salah," katanya, saat ditanya rencana ke Bareskrim Polri.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.