Komisi III DPR Akan Bahas Kasus Jiwasraya dengan Jaksa Agung Hari Ini

BPK dan Kejaksaan Agung Beberkan Hasil Pemeriksaan Jiwasraya — Jaksa Agung Burhanuddin (kedua kanan) menyampaikan keterangan pers tentang hasil pemeriksaan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) di Jakarta, Rabu (8/1/2020). BPK menyatakan laba keuangan Jiwasraya sejak 2006 semu karena hasil rekayasa laporan keuangan. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Al Habsyi mengatakan pihaknya akan melaksanakan rapat kerja (Raker) dengan Kejaksaan Agung pada hari ini, Kamis (16/1/2020).

"Kita akan rapat kerja dengan Jaksa Agung Kamis," kata Aboe Bakar di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu 15 Januari 2020.

Rencananya, rapat itu akan dilaksanakan pada pukul 10.00 WIB. Aboe menyatakan niatnya untuk menanyakan banyak hal, termasuk terkait proses hukum kasus PT Jiwasraya.

"Kita akan dalami isu Jiwasraya itu juga," katanya.

Politisi PKS itu menyebut raker tersebut akan dihadiri Jaksa Agung ST Burhanudin guna membahas berbagai hal terkait kinerja kejaksaan.

Selain itu, Aboe menyatakan Fraksi PKS sudah sepakat untuk membuat Pansus Jiwasraya dan interpleasi BPJS kesehatan.

"Kita fokusnya Fraksi PKS mengusulkan dbentuk pansus dan interpelasi," ucapnya.

Sementara itu, berbeda dengan PKS, PPP dan Gerindra lebih sepakat agar kasus Jiwasraya dibentuk Panja komisi daripada Pansus.

Menurut Arsul, Panja akan ada di tiga komisi yakni komisi VI sebagai mitra BUMN, Komisi III terkait hukum dan Komisi XI terkait pengawasan keuangannya.

"Fokus kita ke ikhtiar memaksimalkan pengembalian kerugian nasabah, menurut saya pansus nggak tepat. Itu biar Panja di komisi terkait, misal Komisi VI atau didukung di Komisi III terkait penegakan hukum dan Komisi XI terkait pengawasan di lembaga keuangan," jelasnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

PT Asuransi Jiwasraya tengah dirundung masalah gagal bayar polis. Besaran polis capai Rp12,4 triliun pada Desember 2019.

2 dari 2 halaman

OJK Masih Diam

Panja di Lomisi XI menurut Arsul saat ini dibutuhkan, sebab OJK hingga kini masih berdiam diri.

"Karena sampai sekarang masih diam itu OJK. Padahal, sistem pemerintahan kita kan mengamanahkan pengawasan bank atau lembaga keuangan ada pada OJK. Ini kok tidak ada early warning. Sampai sekarang kan OJK masih diem-diem aja. Yang galak kan BPK. Ini yang harus ditanya kenapa OJK diam," ia menandaskan.