Kasus Jiwasraya, Kuasa Hukum Benny Tjokro: Klien Saya Tidak Terlibat

Oleh Liputan6.com pada 14 Jan 2020, 18:21 WIB
Diperbarui 14 Jan 2020, 18:21 WIB
kejagung

Liputan6.com, Jakarta Muchtar Arifin, kuasa hukum Komisaris PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro, menegaskan bahwa kliennya tidak ada kaitan dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT Asuransi Jiwasraya.

"Tidak ada kaitan apa-apa. Tidak ada perannya (Benny) yang merugikan Jiwasraya," kata Muchtar di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (14/1/2020).

Terkait penyidik kejaksaan yang memeriksa dua kali terhadap kliennya, Muchtar menyatakan hal itu merupakan kebijakan penyidik.

"Tergantung pada pemeriksanya apa yang mau dikonfirmasi. Jaksa penyidik tentu memerlukan penjelasan-penjelasan supaya lengkap," kata seperti dikutip dari Antara.

Menurut dia, PT Hanson International Tbk. pernah menerbitkan surat utang jangka menengah (MTN) sebesar Rpc680 miliar pada tahun 2015. Namun, pada tahun 2016 surat utang tersebut sudah dibayarkan.

"PT Hanson keluarkan MTN Rp 680 miliar pada tahun 2015. Pada tahun 2016 sudah diselesaikan. Jadi, tidak ada sangkut paut apa-apa lagi," katanya.

Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung memeriksa delapan saksi terkait dengan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT Asuransi Jiwasraya.

2 dari 3 halaman

Periksa 8 Saksi

Delapan saksi tersebut, yakni Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk. Heru Hidayat, mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Harry Prasetyo, Komisaris PT Hanson International Tbk. Benny Tjokrosaputro, Institutional Equity Sales PT Trimegah Securities Tbk. Meitawati Edianingsih, dan mantan Dirut PT Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim.

Selain itu, karyawan PT Asuransi Jiwasraya Agustin Widhiastuti, Kepala Seksi Divisi Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Anggoro Sri Setiaji, dan Kepala Bagian Pengembangan Dana PT Asuransi Jiwasraya Mohammad Rommy.

Pemeriksaan para saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian.

Penyidikan kasus ini terus dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan bukti agar dugaan terjadinya penyalahgunaan investasi yang melibatkan 13 perusahaan tersingkap.

Sebelumnya, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin telah mengeluarkan surat perintah penyidikan kasus Jiwasraya dengan Nomor: PRINT - 33/F.2/Fd.2/12/ 2019 tertanggal 17 Desember 2019.

3 dari 3 halaman

Saksikan video di bawah ini:

Lanjutkan Membaca ↓