Saat Rektor Universitas Soka Puji Megawati Sebagai Presiden Perempuan Pertama RI

Oleh Delvira Hutabarat pada 08 Jan 2020, 12:20 WIB
Diperbarui 09 Jan 2020, 16:14 WIB
Megawarti Soekarnoputri Menerima Penghargaan Honoris Causa dari Universitas Soka Jepang

Liputan6.com, Jakarta - Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menerima gelar Doktor Honoris Causa (DR HC) dari Universitas Soka, Tokyo, Jepang, Rabu (8/1/2020). Pemberian gelar terhadap Ketua Umum PDI Perjuangan itu berlangsung khidmat di Gedung Utama Universitas Soka.

Rektor Universitas Soka Yoshihisa Baba dalam pidatonya mengucapkan terima kasih dan penghargaan terhadap Megawati.

"Kami merasa terhormat dan gembira karena dapat menganugerahkan Doktor Honoris Causa kepada Yang Mulia Ibu Megawati. Gelar ini direkomendasikan langsung oleh Presiden Soka Daisaku Ikeda," ujar Yoshihisa.

Rektor Universitas Soka itu menjelaskan riwayat hidup dan kiprah Megawati selama ini, salah satunya pujian sebagai presiden perempuan pertama RI.

"Di Indonesia banyak politisi laki-laki dibanding perempuan. Jabatan presiden didominasi laki-laki tetapi beliau berani dan menjadi wanita pertama yang menjadi presiden," ucap Yoshihisa.

Ditambahkannya Megawati juga memaksimalkan peran dalam menciptakan kestabilan tidak hanya di Indonesia tetapi juga di negara lain.

Pada acara ini, selain didampingi keluarga, Megawati juga didampingi sederet menteri Kabinet Gotong Royong era pemerintahan Presiden Megawati pada periode 2001-2004.

Diketahui, penganugerahan gelar ini menjadi doktor honoris causa ke sembilan bagi Megawati. Webelumnya Megawati telah memperoleh gelar DR HC dari delapan universitas, baik dari Indonesia ataupun mancanegara.

Ke delapan universitas itu adalah adalah DR HC dari Waseda University, Tokyo, Jepang (2001), Moscow State Institute of International Relations, Rusia (2003), Korea Maritime and Ocean University, Korea Selatan (2015).

Kemudian Universitas Padjadjaran Bandung (2016), Universitas Negeri Padang (2017), Mokpo National University, Korea Selatan (2017), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (2018), serta Fujian Normal University, China (2018).